MATARAM — Wilayah selatan Pulau Lombok, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, masih menghadapi keterbatasan sumber air. Kondisi serupa juga terjadi di selatan Pulau Sumbawa. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov NTB mengusulkan penelitian sumber daya air nonkonvensional menggunakan teknologi isotop dan citra satelit.
Metode ini pernah diterapkan di kawasan Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh BATAN untuk mengidentifikasi potensi aliran sungai bawah tanah. Gubernur NTB menilai teknologi serupa bisa diadaptasi untuk memetakan sumber air di NTB yang selama ini sulit dijangkau.
"Kami ingin memanfaatkan riset untuk menemukan sumber air baru di bawah tanah, terutama di kawasan selatan yang kering," ujar Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Di sektor peternakan, NTB dikenal sebagai salah satu penghasil jagung nasional dengan produksi sekitar 2 juta ton per tahun. Potensi besar ini dinilai bisa mendorong pengembangan industri pakan ternak unggas secara mandiri.
Pemprov NTB mengusulkan riset pemanfaatan tanaman kelor sebagai alternatif pengganti bungkil kedelai impor dalam formulasi pakan. Jika berhasil, langkah ini tidak hanya menekan biaya produksi pakan, tetapi juga membuka peluang pendapatan baru bagi petani kelor lokal.
Meskipun NTB merupakan salah satu daerah penghasil udang vaname terbesar, sektor perikanan budidaya masih didominasi oleh perikanan tangkap. Gubernur mendorong riset teknologi budidaya modern, termasuk sistem bioflok, untuk meningkatkan produktivitas tambak.
"Riset ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada hasil tangkapan laut yang fluktuatif," tambah Iqbal.
Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, menyambut baik usulan tersebut. Pihaknya berkomitmen menindaklanjuti melalui kunjungan lapangan dan penyusunan program jangka pendek, menengah, hingga panjang.
"Kami akan segera melakukan koordinasi dan kunjungan lapangan untuk menyiapkan langkah tindak lanjut yang terukur," ujar Arif Satria dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala BRIDA NTB, Kepala Dinas PUPRPKP, dan Kepala Dinas ESDM NTB.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur mengusulkan pembentukan pusat kajian bersama antara BRIN dan Pemprov NTB. Tujuannya agar hasil riset bisa langsung dimanfaatkan untuk menjawab tantangan pembangunan di daerah, termasuk memperkuat Program Desa Berdaya yang saat ini berjalan di 106 desa. Program itu diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.