SUMBARA BARAT — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Barat menggelar pengukuhan dan mutasi 22 kepala sekolah di Aula Ki Hajar Dewantara, Selasa (30/6/2026).
Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov, menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi struktural. “Menjadi kepala sekolah adalah amanah dan tugas tambahan untuk orang-orang terpilih yang memiliki kompetensi,” ujarnya.
Regulasi membatasi masa jabatan kepala sekolah selama empat tahun dengan kesempatan perpanjangan satu kali masa bakti. Hanipah menekankan bahwa seluruh sekolah memiliki kualitas setara jika pemimpinnya mampu mengelola secara benar.
Pemerintah daerah disebut tidak pernah membedakan perlakuan antara satu sekolah dengan sekolah lain. “Kepala sekolah harus mampu membangun kolaborasi dengan seluruh warga sekolah melalui pembagian tugas yang tepat,” tegas Hanipah.
Wabup Hanipah menitipkan dua pesan strategis bagi para kepala sekolah yang baru dikukuhkan. Pertama, pemimpin harus menjadi pembelajar yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Kedua, kepala sekolah wajib menerima masukan dari berbagai pihak demi mendongkrak mutu pendidikan daerah. “Segera laporkan setiap masalah administrasi agar anak-anak didik menerima hak mereka tepat waktu,” tambahnya.
Para kepala sekolah diinstruksikan mengawal program Layanan Maju Pendidikan melalui Kartu Sumbawa Barat Maju. Siswa baru tahun ajaran 2026/2027 harus menerima fasilitas seperti BOSDA dan seragam gratis.
Beasiswa bagi siswa berprestasi serta kurang mampu juga menjadi prioritas utama. Pemimpin sekolah diminta segera berkoordinasi dengan dinas jika menghadapi kendala di lapangan.
Pemkab Sumbawa Barat berharap para pejabat baru ini memegang teguh tanggung jawab profesi. Mereka memikul misi besar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan di daerah. (*)