MATARAM — Abuya TGH Muammar Arafat, pimpinan Pondok Pesantren Darul Fallah Pagutan, Mataram, menyampaikan pandangan kontroversial terkait rencana NTB menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026. Ia justru berharap Muktamar tidak digelar di NTB jika lokasi utama acara tidak ditempatkan di pondok pesantren yang terafiliasi dengan NU.
Menurut Abuya Muammar, penggunaan pondok pesantren di luar lingkungan NU sebagai lokasi utama Muktamar akan menimbulkan pertanyaan besar dari warga Nahdliyin. “Kalau Muktamar NU dilaksanakan di NTB, akan kelihatan bahwa kita ini tidak siap. Yang kedua, ini akan membuat Nahdliyin dan pengurus NU NTB malu. Kenapa? Karena lokasi pelaksanaan Muktamar NU kok lokasinya di ponpes yang bukan NU. Nah, ini kan lucu,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima Radar Lombok, Kamis (2/6/2026).
Ia menegaskan bahwa Muktamar merupakan agenda organisasi NU, sehingga koordinasi penyelenggaraan seharusnya melibatkan seluruh struktur NU bersama para tuan guru dan pengasuh pondok pesantren NU. “Namanya ini gawe NU, yang harus jadi tuan rumah dan yang harus bekerja itu kan NU. Kalaupun ada yang membantu ya alhamdulillah,” katanya.
Meskipun kritis, Abuya Muammar tidak menolak keterlibatan organisasi Islam lain dalam penyelenggaraan Muktamar. Ia justru mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif jika semangatnya adalah pemerataan. “Kalau memang mau pemerataan, kenapa tidak libatkan semua saja. NWDI, NW, Muhammadiyah, Maraqitta’limat. Sekali-kali dilibatkan semua. Jangan memilih salah satu,” ujarnya.
Hingga saat ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menetapkan lokasi Muktamar ke-35. Sekretaris Steering Committee Munas dan Konbes NU 2026, Prof Mohammad Nuh, menyatakan bahwa PBNU akan melakukan verifikasi dan survei terhadap seluruh daerah pengusul sebelum mengambil keputusan final. Lima provinsi yang mengusulkan diri adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta.
Dalam sebuah infografik yang beredar, NTB menempati peringkat ketiga dalam hal kelayakan sebagai tuan rumah dengan skor 83, di bawah Jawa Timur (95) dan Jawa Barat (88). NTB dinilai unggul dalam aspek kultur Islam yang kuat, keamanan yang relatif baik, serta dukungan Bandara Internasional Lombok. Namun, provinsi ini masih memiliki keterbatasan pada kapasitas akomodasi peserta dalam jumlah besar dan jaringan transportasi antardaerah.
Pernyataan Abuya Muammar ini menjadi kontras dengan semangat sebagian kalangan di NTB yang gencar mendorong provinsi tersebut menjadi tuan rumah Muktamar NU. Menurutnya, apabila NTB akhirnya terpilih namun lokasi utama justru di pesantren non-NU, hal itu justru memberi kesan bahwa pesantren-pesantren NU di NTB tidak mampu menggelar hajatan organisasi sebesar ini.
“Kalau acara-acara sampingannya, mungkin Bahtsul Masail di sana tidak masalah. Tapi kalau sampai muncul sebagai lokasi utama, itu kan kita tidak siap namanya. Misalnya Musyawarah Besar PBNU diadakan di pondok pesantren non-NU, pasti orang NU akan protes. Emangnya pondok NU lainnya enggak ada yang mampu?” ujarnya.