MATARAM — Kota ini tengah berupaya keras membangun generasi produktif dari sektor pendidikan. Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan sekitar Rp2,2 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah dasar, serta mengusulkan puluhan program rehabilitasi ke pemerintah pusat. Angka itu merupakan bagian dari komitmen konstitusional alokasi minimal 20 persen APBD untuk pendidikan.
Namun, mahasiswa Universitas Mataram, Adriyan Wahyudi, dalam analisisnya menyoroti celah kritis yang kerap luput. Menurutnya, besaran anggaran tidak akan berarti tanpa transparansi tata kelola. "Informasi mengenai nilai kontrak, pelaksana proyek, progres pekerjaan, hingga realisasi anggaran di tingkat sekolah masih relatif terbatas," tulisnya dalam sebuah artikel di Mataram Radio City.
Di sisi fiskal, realisasi PAD Kota Mataram pada semester pertama 2026 masih jauh dari harapan. Capaian Rp273,859 miliar tersebut setara 43,27 persen dari target tahunan. Sektor pajak daerah menjadi penopang utama dengan capaian sekitar 47 persen, sementara retribusi daerah masih tertahan di angka 39,65 persen.
Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pariwisata disebut masih menghadapi tantangan untuk menggenjot pendapatan. Padahal, efektivitas PAD tidak hanya diukur dari nominal yang masuk, melainkan seberapa besar dana itu kembali ke masyarakat dalam bentuk program penciptaan lapangan kerja.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka di Mataram sebesar 4,80 persen. Sebagian besar dari angka itu berasal dari lulusan SMK dan generasi muda yang seharusnya sudah siap kerja. Kondisi ini menunjukkan disparitas antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia usaha.
Adriyan menekankan bahwa program pembangunan pendidikan yang tidak transparan berisiko melahirkan kebijakan yang kurang tepat sasaran. "Mulai dari rehabilitasi sekolah yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal hingga pelatihan yang tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas," paparnya.
Untuk keluar dari persoalan ini, sejumlah langkah strategis direkomendasikan. Pertama, publikasi proaktif data anggaran pendidikan secara digital dan papan informasi di sekolah. Kedua, integrasi kebijakan peningkatan PAD dengan program pemberdayaan UMKM lokal dan pelatihan vokasi.
Ketiga, forum konsultasi publik perlu diperluas agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga. "Transparansi bukanlah beban birokrasi, melainkan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah," pungkas Adriyan. Keterbukaan anggaran disebut sebagai kunci agar belanja pemerintah bisa menekan angka pengangguran secara nyata.