TALIWANG — Empat kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi menyandang status waspada pangan berdasarkan pemetaan terbaru Dinas Ketahanan Pangan (DKP) setempat. Kepala DKP KSB, Hj. Nurul Syaspri Akhdiyanti, mengonfirmasi data tersebut pada Senin (13/7).
Keempat wilayah yang masuk dalam kategori itu adalah Kecamatan Poto Tano, Seteluk, Brang Rea, dan Sekongkang. Menurut Nurul, status ini merupakan hasil pemantauan bulanan yang menunjukkan dinamika kerentanan pangan yang fluktuatif.
Penyebab utama kondisi waspada di empat kecamatan tersebut bukanlah gagal panen atau bencana alam, melainkan faktor ekonomi. “Kami lihatnya kebanyakan karena daya beli masyarakat yang turun,” ujar Nurul kepada awak media.
Kenaikan harga komoditas pokok di pasar menjadi pemicu utama. Kondisi ini membuat sebagian warga kesulitan mengakses pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai, meskipun stok secara umum masih tersedia.
Pemerintah Daerah KSB bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun langkah intervensi. Setidaknya ada dua program utama yang akan dijalankan dalam waktu dekat.
Pertama, program Gerakan Pasar Murah (GPM) yang akan segera dilaksanakan di wilayah terdampak. Kedua, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak balita yang terindikasi memiliki status gizi dan berat badan kurang. “Kalau pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak kurang gizi dan kurang berat, insyaallah eksekusinya awal Agustus,” cetus Hj. Nurul.
Nurul menjelaskan bahwa perubahan status kerawanan pangan setiap bulan adalah hal yang lumrah. Data DKP menunjukkan pada Februari hingga Maret lalu, seluruh delapan kecamatan di KSB berada dalam status aman. Namun, pada April semua kecamatan sempat masuk kategori waspada.
“Contoh data pemetaan kita menunjukkan di bulan Februari – Maret semua 8 kecamatan aman. April waspada semua. Mei dua kecamatan. Dan terbaru Juli ini empat kecamatan itu. Kondisi itu biasa,” paparnya.
Hj. Nurul menegaskan pentingnya tindak lanjut cepat terhadap status waspada pangan. Jika dibiarkan, wilayah terdampak berpotensi turun status menjadi rawan pangan yang dampaknya lebih serius.
“Pada akhirnya ini juga biasa memicu peningkatan angka kemiskinan, penurunan daya beli masyarakat, hingga kasus gizi buruk pada balita,” imbuhnya. Pemerintah daerah memastikan langkah strategis terus berjalan, termasuk koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk program pemberian makanan tambahan bagi kelompok rentan.