MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengambil sikap hati-hati di tengah meluasnya kekeringan yang kini menjangkiti 50 kecamatan. Mantan Dubes RI untuk Turki itu menolak terburu-buru mengucurkan dana BTT, meskipun lima daerah sudah menyatakan siaga darurat.
Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, merinci lima kabupaten yang telah menetapkan status siaga kekeringan. Mereka adalah Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat.
Sadimin menekankan bahwa status siaga belum setara dengan tanggap darurat. “Kalau siaga dampaknya belum besar. Nanti jika meningkat, baru dinaikkan menjadi darurat,” ujarnya, sembari mengingatkan bahwa musim kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang, mencapai sekitar 10 bulan.
Gubernur Iqbal beralasan, penggunaan BTT merupakan opsi pamungkas. “Jangan buru-buru gunakan BTT. Nanti di akhir, kalau memang sudah tidak bisa kita handle, baru BTT digunakan,” katanya.
Pemerintah Provinsi NTB mengaku tidak menyiapkan anggaran khusus darurat kekeringan. Namun, seluruh pos anggaran yang memungkinkan, seperti anggaran sosial dan bencana, akan dikerahkan untuk mitigasi. “Tidak ada anggaran khusus. Namun, semua anggaran yang bisa kita gunakan kita kerahkan untuk mem-backup upaya memitigasi,” tegas Iqbal.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, Pemprov NTB telah mengusulkan pembangunan 106 sumur bor ke pemerintah pusat. Pembangunan ini menyasar wilayah yang rutin mengalami krisis air saat kemarau, terutama di selatan Pulau Lombok dan selatan Pulau Sumbawa.
Gubernur Iqbal mengonfirmasi telah menerima tambahan bantuan beberapa unit sumur bor dari pusat. “Insyaallah, sebagian akan ditempatkan di wilayah selatan Pulau Lombok dan sebagian lagi di wilayah selatan Pulau Sumbawa,” jelasnya.
Di sisi teknis, BPBD NTB mengakui adanya keterbatasan. Saat ini, mereka hanya memiliki sekitar 100 unit tangki air berkapasitas 5.000 liter per unit untuk melayani puluhan kecamatan yang terdampak.
Sadimin mengatakan, permintaan distribusi air bersih baru masuk dari dua daerah, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Barat. Jika kebutuhan membengkak, pihaknya akan mengajukan tambahan dana melalui BTT atau Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB. “Tergantung kebutuhan kita di lapangan,” pungkasnya.