LOMBOK TIMUR — Kolaborasi lintas pulau ini tidak berhenti pada seremonial belaka. Kedua daerah menyusun langkah konkret yang mencakup integrasi sistem informasi harga dan stok pangan hingga pengembangan sentra produksi dan hilirisasi. Langkah ini diambil karena dinamika harga pangan tidak bisa ditangani sendiri oleh satu kabupaten.
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menegaskan bahwa pengendalian inflasi bersifat kompleks dan tidak dapat dilakukan secara parsial. Faktor pemicunya beragam, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga tantangan perubahan iklim yang kerap mengganggu rantai pasok.
"Dinamika harga pangan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga tantangan perubahan iklim. Karena itu, kolaborasi dan sinergi lintas daerah menjadi kunci utama yang sangat relevan dengan kondisi saat ini," kata Edwin.
Lombok Timur menjalankan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Strategi ini diterjemahkan ke dalam sejumlah program lintas organisasi perangkat daerah dengan alokasi anggaran yang tidak sedikit.
Di sektor pertanian, pemerintah mengalokasikan Rp 1,1 miliar untuk pengadaan bibit tanaman dalam polibag bagi anggota PKK dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Selain itu, pembangunan greenhouse budidaya cabai dan hortikultura senilai Rp 1,5 miliar tengah digarap dan dikelola oleh BUMD PD Agro Selaparang.
Pada bidang perlindungan sosial, bantuan belanja sembako senilai Rp 30 miliar disalurkan kepada lebih dari 198 ribu rumah tangga pada kelompok desil 1 hingga 3. Bantuan tunai Rp 3 miliar juga diberikan kepada guru ngaji, marbot, dan pengajar TPQ melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
Untuk menjaga harga di tingkat konsumen, Lombok Timur menggandeng Bank Indonesia, Bulog, dan champion cabai menggelar operasi pasar murah di 21 kecamatan. Pemantauan harga di pasar tradisional dilakukan secara rutin, disertai penguatan komunikasi publik untuk mengantisipasi panic buying.
Edwin berharap forum ini tidak berhenti sebagai diskusi. Ia mendorong agar pertemuan tersebut melahirkan rekomendasi dan aksi nyata yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Kami berharap forum ini melahirkan rekomendasi dan aksi nyata yang mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat," ujarnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Syahril, menilai inflasi bukan sekadar angka statistik. Ia menekankan dampak riilnya terhadap daya beli masyarakat dan pelaku usaha kecil.
"Inflasi bukan sekadar angka statistik BPS, melainkan kenyataan yang menggerus daya beli masyarakat dan menekan pelaku usaha kecil," kata Syahril.
Menurutnya, Lombok Timur dan Sumbawa Barat adalah satu ekosistem ekonomi yang saling membutuhkan. Lombok Timur unggul sebagai pemasok cabai, bawang merah, dan telur. Sementara Sumbawa Barat memiliki permintaan pangan tinggi seiring berkembangnya sektor pertambangan di wilayah tersebut.
Syahril mengusulkan lima strategi kolaborasi. Pertama, integrasi sistem informasi harga dan stok pangan melalui early warning system. Kedua, efisiensi logistik lintas laut untuk menekan biaya distribusi antar pulau.
Ketiga, pengembangan sentra produksi dan hilirisasi. Keempat, koordinasi operasi pasar serta pengelolaan cadangan pangan bersama. Kelima, penguatan literasi ekonomi masyarakat agar lebih bijak dalam merespons gejolak harga.
Pertemuan ditutup dengan diskusi untuk merumuskan tindak lanjut kerja sama. Hasil pembahasan itu diharapkan menjadi dasar penyusunan mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.