LOMBOK TIMUR — Uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Lombok Timur berjalan tidak mulus. Sejumlah agen Perlinsos di tingkat desa mengeluhkan kendala teknis saat mendaftarkan warga, terutama terkait pengisian format foto rumah yang gagal tersinkronisasi.
"Masalah terbesar masyarakat adalah menurunkan desil, di format sanggah, ada format foto yang harus di isi. Tapi pengisian kadang tidak bisa singkron karena lokasi rumah yang sempit. Sehingga foto rumah tidak bisa utuh," kata Hirfan, agen Perlinsos, Jumat (14/8/2026).
Kendala ini dinilai krusial karena berpotensi menggagalkan hak warga untuk mengajukan sanggahan atas status desil yang dianggap tidak sesuai. Padahal, mekanisme sanggah merupakan pintu masuk bagi masyarakat yang merasa layak menerima bantuan sosial (bansos) namun terdeteksi masuk kategori mampu.
Hirfan menjelaskan, banyak warga yang mendaftar secara mandiri melalui ponsel pribadi atau ponsel milik anak mereka. Mereka bahkan telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), tetapi akhirnya terganjal status ekonomi yang terdeteksi tinggi.
"Mereka ajukan diri atau daftar secara mandiri melalui handphone (HP) atau kadang menggunakan HP anak mereka, dan sudah buat PIN IKD juga, namun pas buat berpotensi tidak layak karena terdeteksi desil tinggi, yakni di angka desil 6-10 yang merupakan desil orang berkecukupan," tambahnya.
Antusiasme warga Lombok Timur untuk masuk dalam data Perlinsos terbilang tinggi. Berdasarkan pemantauan Dewan Ekonomi Nasional, Lombok Timur mencatatkan 18.977 pendaftaran dalam satu hari.
Angka tersebut melampaui Kota Makassar yang mencatat 16.419 pendaftaran dan Sumedang dengan 16.060 pendaftaran dalam periode yang sama. Tingginya partisipasi ini menunjukkan kebutuhan besar masyarakat terhadap jaring pengaman sosial.
Staf Perlinsos Dinas Sosial Lombok Timur, Agus, menegaskan bahwa target pendataan hingga 31 Agustus 2026 adalah 501.146 kepala keluarga. Ia memastikan waktu yang tersedia masih cukup bagi masyarakat yang belum mendaftar.
"Siapapun bisa daftar, terutama masyarakat benar-benar tidak mampu," katanya.
Pemkab Lombok Timur terus mendorong percepatan pendataan. Bagi warga yang kesulitan mengaktifkan IKD secara mandiri, pemerintah menyiapkan bantuan melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di kantor desa masing-masing.
Pendataan massal ini bukan sekadar formalitas. Pemkab menargetkan seluruh warga masuk dalam data tunggal agar pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat untuk menentukan penerima program perlindungan sosial ke depan.
Dengan basis data yang valid, penyaluran bansos diharapkan tepat sasaran dan mengurangi potensi salah sasaran yang kerap menjadi keluhan warga. Masyarakat yang belum mendaftar diminta segera memanfaatkan sisa waktu yang ada melalui agen Perlinsos di desa atau secara mandiri.