MATARAM — Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat Sahlan M. Saleh angkat bicara soal beredarnya kembali video cekcok antara sopir taksi Bluebird dan sopir travel lokal di kawasan Mandalika, Lombok Tengah. Perselisihan itu dipicu perebutan penumpang warga negara asing (WNA).
Menurut Sahlan, kejadian tersebut menjadi preseden buruk bagi sektor pariwisata. Dampaknya dinilainya tidak berhenti di NTB saja.
"Ini menjadi preseden buruk terhadap sektor pariwisata kita. Dampaknya bukan hanya mengganggu pariwisata NTB, tetapi juga citra pariwisata Indonesia," kata Sahlan, kepada RRI, Kamis, 17 September 2026.
Sahlan menyoroti persoalan regulasi layanan transportasi wisata yang sebenarnya sudah disusun pemerintah. Namun, aturan itu dinilai belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh para sopir di lapangan.
"Regulasi yang dibangun pemerintah sudah ada dan sudah bagus, tetapi tidak sampai ke sopir-sopir. Mereka masih memakai gaya lama untuk mencari nafkah," ujarnya.
Kondisi itu membuat gesekan antar-sopir di kawasan wisata terus berulang. Sosialisasi aturan disebutnya jadi kunci untuk memutus siklus perselisihan.
Selain penguatan sosialisasi, Sahlan mendorong penegakan hukum terhadap tindakan yang merugikan wisatawan. Menurutnya, tindakan tegas diperlukan agar insiden serupa tidak terus terjadi.
"Kita harus mengambil tindakan tegas supaya kejadian ini tidak terus berulang," tegasnya.
Dia juga meminta pemerintah dan seluruh pelaku transportasi duduk bersama mencari solusi. Tidak boleh ada kelompok tertentu yang merasa paling berhak menguasai layanan transportasi di kawasan wisata.
"Kita ini negara hukum, bukan negara preman yang hanya dikuasai segelintir orang," katanya.
Sahlan menilai keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas pariwisata perlu diperbesar. Tidak hanya lewat sektor transportasi, tetapi juga melalui berbagai peluang usaha lain di sekitar kawasan wisata.
Dengan begitu, warga sekitar memiliki ruang untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus melakukan tindakan yang berpotensi melanggar aturan.
"Pariwisata ini milik kita bersama. Tidak boleh ada satu kelompok menguasai satu kawasan. Kita ingin hidup berdampingan supaya pariwisata terus membaik," ujarnya.
Sahlan mengingatkan bahwa citra pariwisata yang terganggu akan berdampak luas. Jika wisatawan enggan datang, kerugian dirasakan semua pihak.
"Yang rugi siapa kalau pariwisata kita terganggu dan tidak ada tamu? Kita semua yang rugi. Karena itu harus kita jaga bersama," ujarnya.
Kawasan Mandalika sendiri merupakan salah satu destinasi unggulan NTB yang menopang perekonomian warga Lombok Tengah. Perselisihan antar-pelaku transportasi wisata di sana menjadi perhatian karena menyangkut kenyamanan wisatawan domestik maupun mancanegara.