MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerima laporan dari Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog NTB, Sales Branch Manager PT Pertamina NTB, serta perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah NTB di ruang kerjanya, Kantor Gubernur NTB. Laporan itu mencakup ketersediaan bahan bakar minyak, LPG, beras, dan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan warga di seluruh kabupaten dan kota.
Iqbal menyatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pasokan dan distribusi komoditas strategis tetap terjaga. Ia juga mengimbau masyarakat membeli sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan.
Imbauan itu muncul karena kekhawatiran terhadap informasi kelangkaan yang belum terverifikasi. Menurut Iqbal, kepanikan membeli justru bisa mengganggu kestabilan stok di pasar.
Di sektor pangan, Bulog bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB menjadwalkan menyalurkan bantuan pangan dari Presiden pada akhir Oktober 2026. Bantuan untuk alokasi tiga bulan tersebut berupa total 30 kilogram beras bagi setiap keluarga penerima manfaat.
Penyaluran itu diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Jumlah penerima manfaat tidak disebutkan dalam laporan yang diterima gubernur.
Untuk BBM dan LPG, laporan Pertamina menyebut pasokan di wilayah NTB berada dalam kondisi mencukupi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan dan distribusi BBM melalui jalur pasokan terus dipantau, termasuk di Depo Ampenan, Depo Badas, dan Depo Bima.
Pemantauan itu bertujuan menjaga kelancaran penyaluran ke berbagai wilayah, terutama daerah yang jalur distribusinya lebih panjang. Pemprov NTB belum merinci volume stok yang tersedia di masing-masing depo.
Perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah NTB melaporkan kegiatan bongkar muat pupuk bersubsidi, termasuk NPK, dalam jumlah memadai sedang berlangsung di Pelabuhan Lembar. Pemerintah akan terus berkoordinasi untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan mendukung kebutuhan petani.
Pupuk bersubsidi menjadi komoditas yang paling rawan gangguan distribusi karena harus tepat sasaran penerima. Pemprov menegaskan pengawasan dilakukan bersama instansi terkait agar tidak ada penyelewengan di jalur penyaluran.
Dalam rapat koordinasi melalui konferensi video, para bupati dan wali kota melaporkan bahwa kondisi di wilayah masing-masing masih terkendali. Pemantauan dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota, bukan hanya di tingkat provinsi.
Pemerintah Provinsi NTB akan terus berkoordinasi dengan Bulog, Pertamina, PT Pupuk Indonesia, dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengantisipasi kendala serta menindaklanjuti persoalan distribusi di lapangan.
Iqbal mengajak masyarakat turut menjaga situasi NTB tetap aman dan kondusif dengan mengutamakan informasi resmi. Ia meminta warga tidak mudah terpengaruh kabar yang belum pasti kebenarannya.
Pemerintah, kata Iqbal, akan terus memantau kondisi pasokan dan distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.