MATARAM — Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb NTB Adi Widyandana menyebut aliran anggaran pemerintah pusat menjadi salah satu bentuk dukungan fiskal bagi masyarakat NTB. Penyampaian itu dilakukan di Kantor Kanwil DJPb NTB, Selasa, 20 Oktober 2026.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu penerima anggaran terbesar dari APBN di NTB. Hingga akhir September 2026, realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp 4,6 triliun.
Pelaksanaannya ditopang 856 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 1,86 juta penerima manfaat. Jaringan dapur itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di NTB.
Dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program pembangunan tiga juta rumah menyerap Rp 299 miliar di NTB. Anggaran disalurkan lewat tujuh bank penyalur dan melibatkan 138 kontraktor atau pengembang.
Hingga periode pelaporan, sebanyak 2.241 unit rumah telah terbangun di 181 titik lokasi di NTB. Jumlah itu masih akan bertambah seiring berjalannya program hingga akhir tahun.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) juga berkembang di NTB. Adi menyebutkan terdapat 1.172 koperasi yang telah memiliki legalitas badan hukum di provinsi ini.
Kabupaten Lombok Timur tercatat memiliki jumlah terbanyak, yakni 255 unit. Dari koperasi yang mulai menjalankan kegiatan usaha, tercatat 232.681 transaksi dengan nilai mencapai Rp 2,89 miliar.
Pembangunan sumber daya manusia melalui program Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan. Dari target delapan sekolah di NTB, lima sekolah telah berdiri dan beroperasi.
Sekolah-sekolah itu tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Program ini telah menyerap anggaran APBN sebesar Rp 252,15 miliar.
Dukungan fiskal juga menopang penyediaan listrik bagi masyarakat NTB. Adi menyebut rasio elektrifikasi NTB telah mencapai 99,66 persen.
Artinya, masih terdapat sekitar 0,34 persen wilayah atau rumah tangga yang belum terjangkau listrik sesuai indikator yang digunakan. Dukungan APBN untuk subsidi listrik di NTB tercatat sekitar Rp 1,2 triliun.
Dukungan APBN diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah menyiapkan peningkatan target pembangunan sektor pangan pada 2027, dari swasembada menuju kedaulatan pangan.
Langkah itu menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat kemampuan daerah dan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan.