Kanwil Kemenkum NTB Gandeng Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Notaris, Rakor Digelar 24 November 2026 di Mataram

Penulis: Zaki Mubarak  •  Jumat, 20 November 2026 | 09:31:01 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB berkoordinasi dengan Ditjen AHU di Jakarta membahas dukungan narasumber rapat koordinasi pengawasan notaris.

MATARAM — Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB melakukan koordinasi langsung dengan Direktorat Perdata Ditjen AHU di Jakarta. Pertemuan diterima Kepala Subdirektorat Profesi Keperdataan, Dora Hanura.

Koordinasi membahas dukungan narasumber untuk rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris. Kegiatan dijadwalkan berlangsung 24 November 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Mengapa Pengawasan Notaris di NTB Perlu Diperkuat

Rapat koordinasi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan notaris. Forum itu juga menjadi ruang menyamakan persepsi soal tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

Kanwil Kemenkum NTB berharap anggota MPWN dan MPDN semakin memahami fungsi pengawasan. Harapannya, tugas dijalankan secara profesional dan akuntabel.

Siapa Narasumber yang Akan Diutus Ditjen AHU

Dora Hanura menyampaikan bahwa permohonan narasumber dari Kanwil Kemenkum NTB akan ditindaklanjuti melalui koordinasi internal Ditjen AHU. Kepastian pejabat yang ditugaskan sebagai narasumber akan disampaikan setelah proses koordinasi selesai.

Belum ada keterangan resmi soal nama calon narasumber maupun materi yang akan dibawakan. Kanwil Kemenkum NTB juga belum merinci jumlah peserta yang diundang ke rapat koordinasi tersebut.

Apa Fungsi MPWN dan MPDN dalam Pengawasan Notaris

MPWN dan MPDN berperan mengawasi kinerja notaris di wilayah masing-masing. Majelis ini menangani persoalan terkait pelaksanaan jabatan notaris, mulai dari pemeriksaan hingga penilaian terhadap dugaan pelanggaran.

Penguatan kapasitas majelis pengawas menjadi kunci karena notaris bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Kesalahan prosedur berdampak pada keabsahan dokumen hukum warga.

Rapat koordinasi 24 November 2026 menjadi tahap lanjutan setelah koordinasi di Jakarta. Kanwil Kemenkum NTB menargetkan penyamaan pemahaman tugas dan kewenangan majelis pengawas keluar dari forum itu.

Reporter: Zaki Mubarak
Sumber: lombokpost.jawapos.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top