NUSA TENGGARA BARAT — Sebanyak 32 dari 37 tenant kuliner di Kawasan Wisata Bahari Kejawanan, Kota Cirebon, kini bersertifikat halal, dan lima sisanya dalam proses. Seluruh tenant mengantongi Sertifikat Laik Sehat dari Dinas Kesehatan, sementara pembayaran lewat QRIS bebas biaya bagi merchant hingga Rp100 ribu. Kawasan di PPN Kejawanan ini diresmikan sebagai Zona KHAS pada Minggu, 22 November 2026.
Peresmian Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS) berlangsung dalam Kejawanan Expo Perikanan Tangkap (KEPO PIT) 2026, rangkaian peringatan Hari Ikan Nasional. Penyelenggara menargetkan sekitar 10.000 pengunjung untuk acara ini, yang sekaligus dipakai sebagai ajang promosi dan kemitraan bagi pelaku usaha kawasan.
Status Zona KHAS lahir dari kerja sama Bank Indonesia Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon, dan PPN Kejawanan. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Barat, serta Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ikut terlibat.
Sejak 2025, para pihak mendampingi pelaku usaha kuliner nelayan agar memenuhi standar halal, aman, dan sehat. KNEKS merekomendasikan kawasan ini sebagai Zona KHAS pada September 2026.
Bagi pengunjung yang membawa anak atau keluarga besar, soal kebersihan makanan biasanya jadi pertimbangan utama. Data PPN Kejawanan dan KNEKS mencatat 32 dari 37 tenant sudah bersertifikat halal. Dinas Kesehatan Kota Cirebon telah menerbitkan Sertifikat Laik Sehat untuk seluruh tenant sebagai bukti pemenuhan standar higiene dan sanitasi pangan.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, menyebut capaian ini lahir dari kerja bersama banyak pihak.
"Upaya ini dilakukan secara sinergis dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong aktivitas ekonomi kawasan yang semakin produktif dan berdaya saing," kata Rengganis.
Sejak Oktober 2026, produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelaku usaha di Kejawanan sudah selangkah lebih maju karena sebagian besar tenant telah mengantongi sertifikat.
Bank Indonesia Cirebon mendorong pelaku usaha melangkah dari sekadar bersertifikat menjadi berdaya saing lewat tiga jalur. Pertama, nilai tambah melalui inovasi olahan hasil laut, kemasan, dan cita rasa khas Kejawanan. Kedua, akses pasar melalui KEPO PIT. Ketiga, digitalisasi dan pembiayaan, karena rekam jejak transaksi digital bisa menjadi dasar UMKM mengakses pembiayaan, termasuk pembiayaan syariah.
Kawasan Wisata Bahari Kejawanan berada di area Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Kota Cirebon. Bahan yang tersedia tidak memuat tarif masuk, jam operasional, maupun rute transportasi. Informasi terkini dapat dikonfirmasi lewat dinas pariwisata setempat atau pengelola PPN Kejawanan sebelum berangkat.
Siapkan aplikasi pembayaran digital karena transaksi QRIS kini didorong di kawasan ini. Tanyakan langsung kepada pemilik tenant bila ingin memastikan status sertifikat halal, sebab lima tenant masih dalam proses.
Literasi keuangan syariah nasional menurut SNLIK 2026 tercatat sekitar 43 persen dan inklusinya sekitar 13 persen. Karena itu, kegiatan edukasi seperti di KEPO PIT akan terus didorong.
Rengganis berharap Kejawanan menjadi model ekonomi pesisir yang halal, aman, sehat, dan menyejahterakan masyarakat. Bagi wisatawan, setengah hari cukup untuk berkeliling kawasan pelabuhan sambil mencicipi kuliner nelayan.