MATARAM — Sekretaris Daerah (Sekda) NTB sekaligus Ketua TPID, Abul Chair, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti jika warga masih kesulitan membeli kebutuhan pokok. “Berdasarkan data, inflasi tahunan NTB tercatat sebesar 3,27 persen, sedikit di atas angka nasional, sehingga perlu diantisipasi menjelang hari raya Idul Adha,” ujarnya dalam rapat koordinasi, Selasa (12/5).
Abul Chair meminta seluruh jajaran TPID untuk bekerja keras menjaga stabilitas harga. Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara terintegrasi, tidak parsial, serta memperkuat pengawasan distribusi dan harga di lapangan untuk menghindari praktik spekulasi.
Deflasi di Sumbawa dan Komoditas Pemicu Inflasi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, mengungkapkan bahwa pada April 2026 terjadi deflasi sebesar 0,11 persen. Kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Sumbawa yang mencatat deflasi minus 0,21 persen.
Meskipun deflasi terjadi, beberapa komoditas justru mendorong inflasi. Di antaranya cabai rawit, daging ayam ras, tarif angkutan udara, dan tomat. Kendati demikian, inflasi tahunan NTB secara umum masih berada dalam rentang target nasional 2,5±1 persen.
5 Langkah TPID Jelang Idul Adha: Pasar Murah hingga Sidak Distributor
Dalam rapat koordinasi tersebut, TPID memaparkan sejumlah langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha. Berikut lima strategi utamanya:
- Gerakan Pangan Murah (GPM) di 37 titik yang tersebar di seluruh NTB.
- Sidak distributor untuk memastikan tidak ada penimbunan atau spekulasi harga.
- Penyaluran sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan produksi pangan lokal.
- Rapat koordinasi HBKN lintas instansi untuk menyelaraskan data dan kebijakan.
- Edukasi belanja bijak kepada masyarakat, termasuk literasi untuk mencegah hoaks harga pangan di media sosial.
Hario menambahkan, ke depan BI NTB akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi. “Penyaluran sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersinergi dengan Pemda yang tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
