MATARAM — Krisis air bersih yang melanda Gili Trawangan sejak pekan ini memaksa pelaku usaha pariwisata mengambil langkah ekstrem. Ketua IHGMA NTB sekaligus Ketua Asosiasi Hotel Gili Trawangan, Lalu Kusnawan, menyatakan akan mengirim surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak ada kepastian penanganan dari pemerintah.
"Kalau sampai tidak ada kepastian, saya akan membuat surat dengan nama IHGMA. Saya akan bersurat ke Presiden," kata Kusnawan, Sabtu (5/9/2026).
Persoalan ini disebut bukan sekadar gangguan teknis. Kusnawan menjelaskan, air berhenti mengalir sekitar pukul 00.00 Wita dan berkaitan erat dengan perizinan pengoperasian sistem penyediaan air minum di kawasan konservasi.
Ancaman Ganda: Potensi Kerugian Hotel dan Pajak
Di tengah kekeringan pasokan, asosiasi mengungkapkan dua kekhawatiran utama. Pertama, potensi kerugian finansial yang harus ditanggung pengusaha hotel akibat tamu yang batal menginap atau meminta kompensasi. Kedua, kekhawatiran atas kewajiban pajak yang tetap berjalan meski operasional terganggu.
"Kalau industri dan kami rugi, apa pemerintah tanggung? Berapa potential loss kita? Bagaimana tanggung jawab pemerintah?" tegasnya.
Kusnawan menyebut, sejumlah pengelola hotel bahkan terpaksa menyaring air kolam renang untuk kebutuhan sanitasi. Sebagian lainnya mendatangkan air dari daratan Lombok dengan biaya sendiri demi menjaga pelayanan kepada tamu.
300 Wisatawan Early Check-out, Ekonomi Lokal Terancam
Dampak langsung krisis ini sudah terasa. Data sementara yang dihimpun asosiasi dari hotel dan akomodasi di Gili Trawangan mencatat sekitar 300 wisatawan melakukan early check-out. Angka tersebut dinilai akan terus bertambah jika pasokan air tidak segera pulih.
Kusnawan mengingatkan bahwa yang terdampak bukan hanya pengusaha hotel. Perputaran ekonomi Gili Trawangan melibatkan pekerja, pedagang, penyedia transportasi, usaha kuliner, hingga masyarakat yang menggantungkan hidup pada pariwisata.
"Biaya promosi destinasi itu masing-masing dari kita keluarkan. Masing-masing kita promosi sendiri tanpa disubsidi pemerintah. Kalau destinasi kolaps, apa yang dilakukan?" ujarnya.
Dilema Sumur Bor dan SWRO yang Mandek
Pelaku usaha mengaku mendukung kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan sumur bor demi melindungi lingkungan pulau kecil. Namun, aturan tersebut dinilai tidak adil tanpa diiringi penyediaan sumber air pengganti yang legal dan memadai.
Operasional seawater reverse osmosis (SWRO) yang menjadi solusi utama justru masih terkendala perizinan karena berada di kawasan konservasi. Pasokan air yang ada sebelumnya hanya cukup saat kunjungan wisatawan rendah, namun jebol ketika memasuki musim ramai.
Kusnawan memperingatkan, kondisi terdesak justru berpotensi merusak lingkungan. "Justru ini akan memperburuk lingkungan karena pasti survival mode on," katanya, merujuk pada kemungkinan warga dan pengusaha mencari sumber air sendiri secara liar.
Pemkab Lombok Utara Siapkan Anggaran Darurat
Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung menyatakan gangguan terjadi di tengah penyesuaian operasional SWRO yang meliputi aspek teknis, perizinan, dan pengendalian lingkungan. Penanganan dilakukan bersama Pemkab Lombok Utara dan PT Tiara Cipta Nirwana, namun waktu pemulihan layanan belum dapat dipastikan.
Sebagai langkah darurat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menyiapkan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk menjaga pasokan air ke Gili Trawangan dan Gili Meno. Pemerintah daerah memperpanjang diskresi pengelolaan layanan selama sekitar tiga bulan sambil menunggu keputusan pemerintah pusat.
Bagi Kusnawan, solusi darurat tidak cukup. Ia mendesak adanya kebijakan permanen agar krisis serupa tidak terus berulang dan merusak kepercayaan wisatawan terhadap salah satu destinasi unggulan Indonesia ini.
