MATARAM — Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat menilai gelaran MotoGP Mandalika 2026 sebagai modal kuat untuk menarik event balap kelas dunia lainnya ke Lombok. Sambirang Ahmadi, Ketua Komisi III DPRD NTB, menyatakan bahwa penyelenggaraan F1 di Mandalika layak diperjuangkan pemerintah provinsi melalui jalur lobi resmi.
Menurut Sambirang, perputaran uang selama tiga hari event tahun lalu diperkirakan mencapai Rp 4,7 triliun. Nilai itu berpotensi naik menjadi Rp 5 triliun lebih pada penyelenggaraan tahun ini seiring fasilitas yang makin baik dan deretan artis yang dihadirkan sebagai magnet penonton.
Usulan Dua Kali Setahun hingga Peluang F1 di Mandalika
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Sumbawa dan Sumbawa Barat itu mengusulkan agar event sekelas MotoGP bisa digelar dua kali dalam setahun. Jika itu terwujud, ia yakin dampak ekonominya akan jauh lebih besar bagi NTB.
"Kalau bisa event seperti ini dilaksanakan dua kali dalam setahun, mungkin bisa juga Gubernur melobi event F1 bisa dilaksanakan di Mandalika, mungkin bisa jadi akan sangat dahsyat dampaknya bagi ekonomi NTB," kata Sambirang kepada Garda Asakota, Senin 12 Oktober 2026.
Ia menilai MotoGP dan F1 sama-sama merupakan magnet yang mampu mendatangkan penonton kelas dunia. Bahkan dengan persiapan lebih dari dua minggu, ia berharap seluruh wilayah NTB termasuk Pulau Sumbawa bisa terkoneksi dan merasakan dampak kunjungan wisatawan.
Format Wisata Terpadu agar Dampak Menyebar ke Pulau Sumbawa
Sambirang mengusulkan adanya format atau program khusus yang membuat penonton MotoGP menghabiskan waktu di Pulau Sumbawa lebih dulu. Destinasi seperti Teluk Saleh, Tambora, Pulau Moyo, Hiu Paus, Pantai Sekongkan-Maluk di KSB, hingga Surfing di Hu'u Dompu disebutnya bisa masuk dalam satu paket perjalanan.
"Jadi mereka bisa mendesign masa liburnya dua minggu sampai satu bulan ada di NTB itu dahsyat dampaknya. Jadi walaupun eventnya sekali dalam setahun, tapi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita sepanjang tahun," ujarnya.
Ia membandingkan dengan era pemerintahan Zul-Rohmi yang menghadirkan MXGP demi multiplier effect. Meski MXGP kini tidak lagi digelar, menurutnya pemerintahan Iqbal-Dinda bisa menciptakan magnet baru agar penonton MotoGP sekaligus menikmati liburan ke Pulau Sumbawa.
Harapan Event Triwulanan dan Pasca-Kontrak MotoGP 2031
DPRD NTB berharap Pemerintah Provinsi dan ITDC terus menggelar event minimal sekali dalam tiga bulan. Meski skalanya tidak sebesar MotoGP, event rutin itu dinilai bisa mendatangkan wisatawan dan memberi manfaat ekonomi bagi NTB.
"Kalau sekelas F1 juga berhasil kita laksanakan di Mandalika, luar biasa itu. Para Sultan dunia akan datang semua untuk menonton," cetusnya.
Kontrak MotoGP di Mandalika berlangsung sepuluh tahun sejak 2022 dan akan berakhir pada 2031. Sambirang mendorong pemerintah mulai memikirkan event pengganti pasca-berakhirnya kontrak tersebut.
"Kalau bisa melanjutkan kontrak dengan MotoGP bagus. Kalau tidak minimal sekelas F1 harus bisa dihadirkan. Dan itu harus dari sekarang mulai dipikirkan," sarannya.
Peran Dinas Pariwisata dan Pelaku Usaha Wisata
DPRD NTB belum bisa memastikan apakah masyarakat Pulau Sumbawa ikut merasakan manfaat MotoGP. Indikasinya bisa dilihat dari ada atau tidaknya penonton yang berlibur ke Pulau Sumbawa sebelum maupun setelah menonton balapan.
"Kalau hanya berhenti di Lombok, baik pra maupun paska MotoGP mereka hanya menghabiskan waktu ke Mandalika, tanpa pergi ke Trawangan maupun ke Sembalun, Senggigi, Hiu Paus, Tambora dan ke Hu'u, berarti mereka yang datang ini hanya asyik menonton MotoGP saja," ujarnya.
Sambirang menekankan bahwa mewujudkan dampak wisata yang luas bukan hanya tugas pemerintah. Dinas Pariwisata perlu mengintegrasikan pelaku wisata, travel, dan hotel agar seluruh potensi daerah bisa memanfaatkan momentum MotoGP.
"Itu harapan kita. Setelah satu minggu ini dampak ekonomi dari event ini sudah kita peroleh apakah hal ini diperoleh dari review atau research dari lembaga riset yang concern dalam hal ini," kata Sambirang.
