Lombok – Kerja sama kawasan Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang dikenal sebagai KR BNN kini tidak lagi sebatas konsep. Dalam pertemuan ketiga yang digelar di ITDC The Golo Mori, Manggarai Barat, NTT, Rabu (28/1), ketiga provinsi sepakat mendorong kolaborasi regional agar menghasilkan dampak konkret bagi masyarakat.
Kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang mencakup lima sektor strategis, antara lain penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi, pengembangan super grid energi terbarukan, peningkatan perdagangan dan ekspor antarprovinsi, pengembangan transportasi serta konektivitas laut, penyeberangan, dan udara, serta integrasi perencanaan pembangunan kawasan.
Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan bahwa integrasi perencanaan pembangunan menjadi poin krusial dalam KR BNN. Setiap program, termasuk kerja sama lintas daerah, harus disusun secara matang dan terintegrasi sejak tahap awal agar dapat dijalankan secara efektif. Menurutnya, perencanaan yang kuat menjadi fondasi utama agar kerja sama regional tidak berhenti pada kesepakatan formal semata.
Ia menegaskan keterlibatan Bappeda dari ketiga provinsi sangat penting untuk mengawal rencana aksi dari seluruh sektor yang dikerjasamakan. Tanpa masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana kerja sektor teknis seperti pariwisata, energi, perdagangan, dan perhubungan berisiko tidak dapat direalisasikan maupun dibiayai secara resmi.
Sebagai langkah lanjutan, akan diselenggarakan Musrenbang Tematik yang melibatkan tiga provinsi beserta kabupaten dan kota terkait. Forum ini difokuskan pada pembahasan integrasi perencanaan pembangunan regional serta pemaparan rencana aksi dari sektor-sektor utama yang telah disepakati, termasuk pembagian peran antarwilayah. Peran Bappeda diarahkan untuk memastikan seluruh kesepakatan benar-benar terakomodasi dalam perencanaan, bukan sekadar menjadi wacana kebijakan.
Kerja sama KR BNN ini tidak dimaksudkan untuk membentuk RPJMD lintas wilayah, melainkan menyusun perencanaan tematik bersama dalam kerangka kolaborasi regional. Setidaknya, setiap sektor memiliki rencana bersama yang menjadi acuan bagi masing-masing daerah dan selaras dengan perencanaan nasional.
Nelly juga menekankan bahwa seluruh kesepakatan kerja sama harus masuk ke dalam RPJMD masing-masing provinsi dan sejalan dengan RPJMN. Selain sektor pariwisata, kerja sama regional ini juga menyasar isu strategis lain seperti ketahanan pangan, perdagangan, serta pengentasan kemiskinan.
Terkait pembiayaan, pelaksanaan kerja sama akan didukung oleh anggaran rutin OPD terkait, khususnya untuk kegiatan perencanaan, koordinasi, dan fasilitasi. Sementara itu, proyek strategis berskala besar diharapkan memperoleh pendanaan utama dari investor, dengan pemerintah daerah tetap menyiapkan anggaran pendukung guna mengawal proses masuknya investasi.