MATARAM — Proyek pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, mulai memasuki tahapan krusial. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat memastikan penggunaan jasa konsultan manajemen konstruksi (MK) untuk mengawal proyek strategis tersebut.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengungkapkan bahwa pemilihan konsultan MK didasari oleh skala proyek yang besar dan tingkat kompleksitas yang tinggi. Proyek ini merupakan bangunan nonstandar yang membutuhkan pengawasan ekstra ketat sejak tahap awal.
Berbeda dengan proyek biasa, pembangunan kantor wali kota ini menuntut keterlibatan kontraktor skala nasional, termasuk potensi keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini membuat pendampingan dari konsultan MK menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah daerah.
“Itu yang menyebabkan mereka mendampingi kami mulai dari proses lelang hingga serah terima pekerjaan,” ujar Lale Widiahning memberikan penjelasan mengenai urgensi jasa pengawasan tersebut.
Tim MK nantinya bertindak sebagai perpanjangan tangan pemilik proyek. Mereka memiliki tanggung jawab penuh dalam mengendalikan jadwal, anggaran, standar mutu, hingga memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lapangan.
Nilai jasa pengawasan ini mengalami beberapa kali penyesuaian sebelum ditetapkan pada angka Rp5,6 miliar. Awalnya, Dinas PUPR menyusun pagu sebesar Rp5,8 miliar berdasarkan kalkulasi interpolasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.
Setelah dilakukan penyelarasan kembali terhadap nilai konstruksi fisik yang mencapai Rp180 miliar, angka tersebut sempat bergeser ke Rp5,7 miliar. Namun, setelah proses penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa dilakukan pada April 2026, nilai final yang disepakati menjadi Rp5,6 miliar.
Lale menambahkan bahwa masa kerja konsultan pengawas ini akan berlangsung selama 27 bulan. Durasi tersebut disesuaikan dengan linimasa proyek fisik yang dikerjakan secara multiyears atau tahun jamak.
Meski konsultan MK sudah mulai bekerja, proses lelang untuk pengerjaan konstruksi fisik baru akan dibuka dalam waktu dekat. Dinas PUPR menargetkan pengumuman tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada akhir Mei 2026.
Pembangunan tahap II ini dijadwalkan mulai berjalan pada 2025 dan ditargetkan tuntas sepenuhnya pada 2028. Dengan pengawasan dari konsultan manajemen konstruksi, pemerintah berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai spesifikasi teknis yang telah direncanakan tanpa adanya kendala anggaran maupun waktu.