MATARAM — Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap agenda pembangunan hijau kembali ditegaskan di tingkat nasional. Hal ini menyusul peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) oleh Presiden RI pada peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Tahun 2026 yang dipusatkan di Cibubur, Sabtu (6/6/2026).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa sejak tahun 2025, pihaknya telah berhasil menanam lebih dari satu juta pohon di seluruh kabupaten dan kota. Aksi ini merupakan bagian dari rehabilitasi lingkungan dan penguatan ketahanan iklim daerah.
Sejak arahan Presiden pada Februari 2026, Pemerintah Provinsi NTB juga menggerakkan kegiatan kurvei dan gotong royong kebersihan secara massif. Kegiatan ini melibatkan sekolah, aparatur sipil negara, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, komunitas, hingga berbagai elemen masyarakat untuk membangun budaya peduli lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur menyerahkan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Penghargaan predikat Hijau dan Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup diberikan kepada:
Gubernur NTB juga mengangkat sejumlah isu strategis yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Salah satunya adalah banjir yang secara berkala melanda Kota Bima dan Kabupaten Bima akibat kerusakan kawasan hutan di wilayah hulu. Menurutnya, rehabilitasi kawasan hutan dan penguatan konservasi menjadi langkah mendasar untuk mengurangi risiko bencana yang terus berulang.
Di sektor persampahan, Gubernur menyoroti perlunya percepatan penanganan sampah di kawasan wisata Gili Tramena yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Ia juga menyampaikan komitmen Pertamina Patra Niaga untuk mendukung pemanfaatan landfill gas di TPA Regional Kebon Kongok menjadi sumber energi bagi masyarakat sekitar.
Momentum HLH 2026 juga ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Kesepakatan ini mencakup sinergi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hutan dan lahan, rehabilitasi ekologis, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa.
Menanggapi berbagai isu yang disampaikan, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat berkomitmen memberikan perhatian khusus terhadap persoalan lingkungan di NTB. Menteri dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke NTB pada 4–5 Juli 2026 untuk membahas langkah-langkah percepatan penyelesaian.