SUMBAWA — Rencana kedatangan delegasi pakar air Amerika Serikat di Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, justru memicu gelombang penolakan dari warga. Ketua BPD Lantung, Asep Muslimin, dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (16/6/2026), menegaskan bahwa masyarakat tidak anti terhadap ilmu pengetahuan atau kerja sama internasional. Namun, ia mempertanyakan urgensi kunjungan tersebut di tengah belum adanya langkah nyata dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menyelesaikan pencemaran akibat aktivitas pertambangan.
"Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan tambahan seminar, kunjungan, observasi, atau dokumentasi kondisi lapangan. Masyarakat membutuhkan tindakan," tegas Asep dalam keterangannya.
Menurut Asep, warga Lantung sudah muak dengan berbagai studi dan penelitian yang tidak pernah berujung pada kebijakan perbaikan. Ia mendesak agar pemerintah pusat dan Provinsi NTB menjadikan keselamatan lingkungan serta kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan sekadar objek kajian akademik.
"Mengapa pemerintah begitu cepat membuka ruang untuk kajian dan kunjungan pihak luar, sementara terhadap persoalan yang setiap hari dilihat dan dirasakan masyarakat sendiri justru belum terlihat langkah penanganan yang tegas dan terukur?" ungkap Asep.
Pertanyaan ini menjadi inti dari kegelisahan warga. Mereka ingin negara hadir terlebih dahulu sebelum menghadirkan dunia untuk melihat Lantung. Pencemaran sumber air bersih akibat tambang emas, tembaga, dan nikel di wilayah itu telah berlangsung lama dan dikaitkan dengan masalah kesehatan, termasuk tingginya angka stunting di daerah tersebut.
Di sisi lain, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri atau Ummi Dinda menyambut baik program AWEP. Ia menyebut persoalan lingkungan menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. "NTB memiliki potensi tambang yang besar, namun kita juga menghadapi tantangan terkait pencemaran sumber air bersih yang berimplikasi pada kesehatan masyarakat, termasuk penanganan stunting," ujarnya.
John McDaniel, perwakilan program AWEP, menjelaskan bahwa pihaknya memilih NTB karena banyak menerima aspirasi mengenai kekhawatiran dampak pertambangan terhadap lingkungan. "Kami ingin berbagi pengalaman dan keahlian teknis untuk membantu menilai kualitas air serta memitigasi dampak kegiatan pertambangan," ungkap John.
BPD Lantung menegaskan tetap terbuka terhadap pihak yang ingin melihat kondisi lapangan secara langsung. Namun, mereka memperingatkan agar kajian ilmiah tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan tindakan nyata yang sudah sangat mendesak. "Sebelum menghadirkan dunia untuk melihat Lantung, pemerintah terlebih dahulu harus menunjukkan kepada rakyat bahwa negara hadir dan bekerja untuk menyelesaikan persoalan Lantung," pungkas Asep.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengenai sikap BPD Lantung ini. Rencana kunjungan delegasi AWEP sendiri dijadwalkan dalam waktu dekat, namun statusnya kini menjadi tanda tanya besar.