MATARAM — Ratusan dapur SPPG di NTB lumpuh total. Penyebabnya klasik: anggaran operasional dari pusat macet. Kepala Korwil BGN NTB, Eko Prasetyo, memastikan masalah ini murni teknis, bukan imbas dari kasus hukum yang menjerat mantan Kepala BGN.
Di Mana Saja SPPG yang Terdampak?
Eko merinci, 195 SPPG yang berhenti beroperasi tersebar di hampir seluruh wilayah NTB. Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak yang tutup sementara, yakni 44 unit. Disusul Lombok Tengah 42 SPPG, Kabupaten Bima 40 SPPG, dan Lombok Barat 30 SPPG.
Daerah lain yang ikut terdampak adalah Kota Mataram (8 SPPG), Lombok Utara (14 SPPG), Kota Bima (6 SPPG), Dompu (4 SPPG), Sumbawa (2 SPPG), dan Kabupaten Sumbawa Barat (5 SPPG). Total, ada 195 dapur yang tidak bisa melayani siswa.
Kenapa Dana Tidak Bisa Ditanggung Dulu?
Asisten I Setda NTB yang juga Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani, menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) melarang keras pengelola SPPG menggunakan dana talangan atau utang untuk menutup biaya operasional sementara. Kebijakan ini diambil di tengah proses evaluasi menyeluruh yang dilakukan BGN.
“Mereka tidak diperkenankan menggunakan talangan, baik dengan berutang maupun cara lainnya. Konsekuensinya ada yang secara mandiri menghentikan operasional sementara,” ujar Fathul Gani kepada Suara NTB, Kamis (11/6/2026).
Kapan Dana Cair dan Layanan Normal Kembali?
Fathul Gani optimistis pencairan dana sudah mulai berjalan secara bertahap sejak Jumat (5/6/2026). Ia menargetkan seluruh SPPG bisa beroperasi kembali paling lambat Jumat (12/6/2026). “Insyaallah pendanaan sudah mulai terisi atau cair di masing-masing SPPG,” katanya.
Ia menambahkan, proses evaluasi BGN diperkirakan rampung dalam waktu sekitar satu pekan. Selama masa transisi ini, penghentian operasional dinilai sebagai konsekuensi wajar. Meski demikian, Eko Prasetyo menegaskan bahwa layanan MBG yang terlewat tidak akan dirapel setelah dana cair. Siswa yang tidak mendapat jatah selama beberapa hari ini harus merelakan.
