LOMBOK TIMUR — Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, mengungkapkan bahwa BRI telah mengembalikan dana bantuan UMKM sebesar Rp 1,4 miliar ke kas daerah pada 18 Mei 2026. Pengembalian ini merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kesalahan teknis penyaluran pada tahun sebelumnya.
Insiden dobel transfer itu terjadi saat penyaluran bantuan UMKM 2025. Akibat kesalahan sistem, BRI mentransfer dana dua kali ke rekening sejumlah penerima manfaat sehingga anggaran tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh calon penerima yang sudah diverifikasi.
Juaini menjelaskan, dampak dari kesalahan teknis tersebut cukup signifikan. Sekitar 2.000 lebih warga yang sebelumnya telah lolos verifikasi oleh pemerintah daerah justru tidak mendapatkan bantuan pada 2025 lalu.
“Dampaknya, sekitar 2.000 lebih penerima manfaat yang sudah diverifikasi oleh pemerintah daerah tidak mendapatkan bantuan pada 2025 lalu karena adanya insiden transfer ganda tersebut,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak akan mengembalikan dana tersebut ke penerima lama yang sudah kebagian dobel transfer. Sebaliknya, dana Rp 1,4 miliar akan disalurkan kepada penerima manfaat baru yang sebelumnya tertunda.
Proses pendataan dan verifikasi akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah daerah memastikan mekanisme ini bertujuan agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah serupa di kemudian hari.
“Nantinya Pemda melalui Dinas Koperasi akan mencari kembali penerima baru sebanyak 2.000 lebih orang untuk mendapatkan bantuan tersebut. Bantuan ini juga akan disalurkan setelah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lombok Timur dalam anggaran perubahan,” kata Juaini.
Dana bantuan UMKM ini akan masuk dalam skema anggaran perubahan tahun 2026. Pemkab Lombok Timur menargetkan proses verifikasi dan penetapan penerima bisa rampung dalam waktu dekat agar pelaku UMKM yang memenuhi syarat segera menerima manfaat.
Program ini diharapkan mampu mendorong penguatan usaha mikro di Lombok Timur sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah juga berharap kejadian serupa tidak terulang dengan memperketat koordinasi bersama pihak perbankan dalam proses penyaluran bantuan sosial ke depan.