MATARAM — Provinsi NTB resmi menyandang status tuan rumah PON XXII Tahun 2028 bersama Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan DKI Jakarta sebagai daerah penopang. Surat Keputusan (SK) penetapan telah diterima langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Kantor Kemenpora, Selasa (23/6/2026).
Rakor tersebut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, serta jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Penyelenggaraan PON XXII tidak lagi mengandalkan satu daerah tuan rumah. NTB dan NTT akan membagi cabang olahraga berdasarkan kesiapan venue masing-masing. DKI Jakarta ditunjuk sebagai daerah penopang untuk cabang yang membutuhkan fasilitas berstandar khusus.
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. Ahsanul Khalik, menjelaskan pola ini memungkinkan efisiensi anggaran. “Fokus pemerintah adalah melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas venue yang ada, bukan membangun fasilitas baru dalam skala besar,” ujarnya.
Dr. Aka—sapaan akrabnya—menyebut penyerahan SK sebagai momentum bersejarah bagi NTB. Menurutnya, kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijawab dengan persiapan matang.
Pemprov NTB akan mempercepat sejumlah langkah: penataan venue, penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan rencana operasional, hingga penyiapan sumber daya manusia. Partisipasi masyarakat, dukungan dunia usaha, komunitas olahraga, dan pelaku UMKM juga didorong agar PON 2028 menjadi kebanggaan bersama.
Gubernur NTB menyambut penetapan ini dengan optimisme. PON XXII 2028 dipandang sebagai peluang strategis mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor pariwisata, menggerakkan UMKM, menarik investasi, dan memperkenalkan NTB secara lebih luas.
Pengalaman NTB menggelar event olahraga nasional dan internasional sebelumnya menjadi modal penting. Dengan infrastruktur yang dimiliki dan semangat kolaborasi lintas sektor, NTB optimistis mampu menghadirkan penyelenggaraan yang profesional, akuntabel, dan berkesan.
“Penerimaan SK ini menjadi awal dari kerja bersama untuk menghadirkan PON XXII Tahun 2028 yang sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Dr. Aka.