MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) serius mengubah air nira, bahan baku gula merah, menjadi minuman siap saji bernilai ekonomi tinggi. Gagasan ini pertama kali dilontarkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat mengunjungi Dusun Malaka, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, dalam program Desa Berdaya pada Kamis, 25 Juni 2026.
Kepala Disperindag NTB, Lalu Wiranata, menyatakan pihaknya tengah memetakan volume produksi harian di dua Desa Berdaya, yaitu Desa Mekarsari dan Desa Batu Mekar, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat. “Dari kunjungan ke Mekarsari dan Batu Mekar, kami melihat potensi air niranya sangat besar,” ujarnya di Mataram, Senin, 29 Juni 2026.
Dasar pengembangan ini adalah perbandingan ekonomi yang timpang. Selama ini, air nira mayoritas diolah menjadi gula merah dengan tingkat penyusutan sangat tinggi. “Sekitar 10 liter air nira hanya menghasilkan satu kilogram gula merah dengan harga jual Rp40 ribu hingga Rp60 ribu,” jelas Wiranata. Artinya, 90 persen volume air nira menguap selama proses pemasakan.
Sebaliknya, jika 10 liter air nira diolah menjadi minuman premium, nilainya diperkirakan melonjak drastis. “Nilainya bisa mencapai Rp300 ribu sampai Rp400 ribu,” katanya. Angka ini setara dengan peningkatan nilai tambah hingga tujuh kali lipat dibandingkan dijadikan gula merah.
Tantangan utama dalam pengolahan air nira adalah sifatnya yang cepat mengalami fermentasi setelah disadap. Tanpa penanganan khusus, cita rasanya mulai berubah dalam hitungan jam. Untuk mengatasinya, Disperindag NTB berencana menggunakan teknologi sinar ultraviolet (UV). “Yang dilakukan hanya menunda proses fermentasi. Nanti menggunakan mesin ultraviolet sehingga air nira tidak cepat berubah rasa dan tetap segar,” kata Wiranata.
Disperindag NTB saat ini tengah melakukan penjajakan pasar. Target utama adalah hotel dan restoran di NTB yang diharapkan menyajikan air nira sebagai welcoming drink bagi wisatawan. “Pasarnya sedang kami telusuri, terutama hotel-hotel dan restoran,” ujarnya.
Untuk menjamin mutu dan keamanan produk, pemerintah akan melibatkan tenaga ahli serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). “Nanti ada ahli yang kita libatkan, termasuk dari Dinas Kesehatan, supaya produknya aman dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan,” pungkas Wiranata.