NUSA TENGGARA BARAT — Pemerintah mempercepat realisasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai motor baru ekonomi rakyat. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, mengungkapkan saat ini pihaknya tengah merampungkan aspek kelembagaan hingga penunjukan manajer di setiap desa. Targetnya, 40 ribu unit perdana beroperasi penuh pada Oktober 2026.
Zulhas, sapaan akrabnya, menegaskan koperasi ini bukan toko kelontong biasa. “Fokus kita sekarang menyelesaikan 40 ribu koperasi. Saya sudah rapat dengan seluruh kementerian terkait. Targetnya selesai pada September dan Oktober sudah mulai beroperasi,” ujarnya di Makassar, Sabtu (4/7/2026), usai menghadiri pelantikan pengurus DPC Apdesi se-Sulawesi Selatan.
Ke depan, segala urusan warga desa bisa diselesaikan di satu tempat. Mulai dari penyaluran bantuan sosial, distribusi beras pemerintah, pupuk dan LPG bersubsidi, hingga pembayaran tagihan listrik dan telepon akan terintegrasi di koperasi ini. “Bantuan beras, bantuan pemerintah, semuanya nanti lewat kopdes. Bayar listrik, bayar telepon, pupuk dan gas subsidi nanti di kopdes,” katanya.
Salah satu fungsi yang paling dinanti adalah peran koperasi sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi. Ketika harga komoditas pertanian dan perikanan jatuh di pasaran, KDMP akan membelinya dengan harga dasar yang telah ditetapkan. “Kalau gabah di bawah Rp6.500 atau ikan di bawah standar, kopdes akan membeli. Itu fungsi offtaker,” tegas Ketua Umum PAN tersebut.
Langkah ini diambil untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini merugikan petani dan nelayan. Dengan adanya pembeli tetap di desa, pemerintah berharap kesejahteraan pelaku UMKM, petani, dan nelayan bisa meningkat secara signifikan. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional yang menargetkan pembentukan total 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Kehadiran 40 ribu koperasi ini diproyeksikan menjadi penggerak perekonomian desa sekaligus menjaga stabilitas harga hasil bumi. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, margin keuntungan diharapkan lebih banyak dinikmati oleh produsen langsung. Selain itu, warga desa tidak perlu lagi bepergian jauh hanya untuk membayar tagihan atau membeli gas bersubsidi.
Zulkifli Hasan menambahkan, penyusunan struktur organisasi dan pembentukan kelembagaan koperasi sedang dikebut. Pemerintah ingin memastikan bahwa pada Oktober mendatang, koperasi-koperasi ini sudah memiliki manajer yang kompeten dan sistem yang siap beroperasi. Jika berjalan sesuai rencana, program ini bisa menjadi salah satu solusi konkret untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat akar rumput.