MATARAM — Tiga pondok pesantren di Lombok, Nusa Tenggara Barat, masuk dalam daftar calon lokasi penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35. Ketiganya diusulkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB dan kini tengah menjalani survei faktual oleh tim dari PBNU.
Ketiga pondok pesantren yang disurvei adalah Pondok Pesantren Qomarul Huda di Bagu, Pondok Pesantren Darul Falah, dan Pondok Pesantren Ishlahuddiny. Tim PBNU yang dipimpin Prof. KH Asrorun Niam Sholeh meninjau langsung kesiapan masing-masing lokasi pada Sabtu (4/7/2026).
“Yang pasti kriterianya sudah ditetapkan oleh Munas, yaitu kesiapan dan kelayakan, sarana prasarana, aspek finansial untuk mendukung penyelenggaraan Muktamar dengan lebih dari 10.000 muktamirin, kemudian aspek keamanan dan aspek spiritualitas,” kata Prof. Niam di sela Istighosah dan Nobar Piala Dunia di kantor PWNU NTB.
Tim survei menilai empat aspek utama yang menjadi dasar kelayakan NTB sebagai tuan rumah. Pertama, kesiapan dan kelayakan lokasi. Kedua, sarana dan prasarana pendukung. Ketiga, dukungan finansial penyelenggaraan. Keempat, aspek keamanan dan spiritualitas.
Menurut Prof. Niam, kesiapan teknis menjadi faktor paling menentukan. Pasalnya, Muktamar direncanakan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026, sehingga infrastruktur harus benar-benar siap pakai.
“Yang dibutuhkan adalah kesiapan teknisnya, tidak sekadar komitmen, tetapi kesiapan infrastruktur yang sudah memadai. Artinya sudah ready to use, sudah siap digunakan,” tegasnya.
Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan dukungan resmi ke PBNU. Surat kesanggupan dari Gubernur serta para bupati dan wali kota se-NTB sudah diserahkan sebagai bukti komitmen.
“Kalaupun Muktamar dilaksanakan di Lombok tentu harus kita sambut dengan senang hati. Tim survei datang bukan sekadar melihat komitmen, tetapi juga menilai kesiapan kami. Intinya NTB siap,” ujar Abul Chair.
Hasil survei lapangan akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas dalam sidang pada 6 Juli 2026. Selanjutnya, rapat gabungan pada 7 Juli akan menetapkan lokasi pelaksanaan Muktamar secara resmi.
“Besok kita bisa melihat secara langsung hasilnya, kondisi faktualnya akan kita bawa ke Jakarta yang akan disidangkan di tanggal 6 Juli,” jelas Prof. Niam.
Ketua PWNU NTB, Prof. Masnun, menyebut pihaknya telah bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan tidak hanya dari sisi material, tetapi juga moral dan spiritual.
“Semalam kami juga sudah rapat dengan PW dan PC NU. Semuanya satu suara untuk menyukseskan Muktamar jika memang NTB ditakdirkan menjadi tuan rumah. Jadi kami optimis bahwa persiapan kami juga sangat maksimal,” katanya.
Kedatangan tim survei dinilai sebagai sinyal positif bahwa aspirasi warga Nahdliyin NTB untuk menjadi tuan rumah Muktamar mendapat perhatian serius dari PBNU.