MATARAM — Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan dokumen KUA-PPAS tersebut mewakili Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam rapat paripurna DPRD NTB di Mataram. Tema pembangunan NTB tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan warga.
Indah menjelaskan, ada empat fokus utama yang akan menjadi sasaran belanja daerah tahun depan. Pertama, pengentasan kemiskinan. Kedua, penguatan ketahanan pangan dan energi. Ketiga, pengembangan industri agromaritim. Keempat, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
“Tema pembangunan tahun 2027 mencerminkan arah pembangunan NTB yang berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, baik dalam jangka pendek maupun berkelanjutan,” ujar Indah dalam nota pengantarnya.
Meski kapasitas fiskal Provinsi NTB pada 2027 diproyeksikan semakin kuat, pemerintah daerah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Indah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan. Salah satu contoh nyata adalah peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini dinilai memperkuat posisi NTB sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional.
“Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional,” katanya.
Di sektor ekonomi, pariwisata tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan daerah. Keberhasilan penyelenggaraan Pocari Sweat Run Lombok 2026 disebut telah memberikan dampak positif terhadap tingkat hunian hotel, sektor transportasi, UMKM, hingga ekonomi kreatif.
Pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan sejumlah agenda strategis. Mulai dari MotoGP Mandalika 2026, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB, hingga persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Indah menambahkan, penyusunan APBD 2027 akan tetap mengutamakan pemenuhan belanja wajib dan belanja yang telah ditentukan penggunaannya (earmarked). Program-program prioritas akan dikerjakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kami berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga APBD 2027 mampu menjadi instrumen percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.