LOMBOK TENGAH — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, mengapresiasi hasil observasi lapangan mahasiswa KKN-PPM UGM Mahitala Mandalika yang memetakan persoalan lintas sektor di Lombok Tengah. Dialog yang berlangsung di Masjid Raudhatul Maujud, Desa Sengkol, itu menjadi forum bagi mahasiswa untuk memaparkan temuan mereka setelah lima pekan menjalani pengabdian.
Pada sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Lombok Tengah, tim KKN menyoroti rendahnya kemampuan bahasa Inggris pekerja lokal. Dosen Pembimbing Lapangan KKN-PPM UGM, Dr. Ahmad Agus Setiawan, menyebut persoalan kualitas sumber daya manusia ini menjadi fokus riset mahasiswa untuk merumuskan strategi peningkatan kapasitas yang tepat sasaran.
Adaptasi digital pelaku UMKM di Desa Sengkol masih sangat terbatas. Mahasiswa menemukan penggunaan sistem pembayaran QRIS dan pemanfaatan media sosial sebagai kanal pemasaran belum optimal. Kondisi ini menghambat perluasan pasar produk lokal yang seharusnya bisa menjangkau wisatawan yang datang ke kawasan Mandalika.
Temuan menarik muncul di sektor kesehatan. Desa Sengkol sebenarnya telah didukung fasilitas memadai seperti RS Mandalika, puskesmas, dan posyandu. Namun, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan secara proaktif masih rendah. “Terdapat indikasi tingginya potensi kasus penyakit yang underdiagnosed atau belum terdeteksi,” jelas Agus.
Di Desa Sukadana, praktik budidaya monokultur jagung yang dominan dikhawatirkan memicu degradasi kualitas tanah jangka panjang. Sementara di sektor pendidikan, mahasiswa menemukan motivasi belajar dan minat baca siswa masih rendah, diperparah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur penunjang. Sejumlah sekolah bahkan belum memberikan pendampingan memadai bagi siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja.
Koordinator Mahasiswa Tingkat Unit Tim KKN-PPM UGM, Dzaki Sentanu Nuragusta, menegaskan program kerja yang dijalankan tidak sekadar mengejar produk fisik. “Kami berfokus pada pembangunan kapasitas masyarakat agar program berkelanjutan,” ujarnya.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menekankan bahwa keberhasilan KKN diukur dari dampak yang ditinggalkan, bukan jumlah program. Ia memastikan Pemerintah Provinsi NTB terbuka terhadap temuan dan rekomendasi mahasiswa sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan ke depan.