MATARAM — Proses pemilihan Ketua KONI Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026-2030 dipastikan menemui jalan buntu. Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI NTB telah menetapkan dua bakal calon yang mendaftar berstatus tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga tidak ada satu pun kandidat yang bisa melanjutkan tahapan menuju Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov).
Menanggapi situasi ini, Tim Pemenangan Mori Hanafi justru menyoroti fenomena dukungan ganda yang diberikan sejumlah ketua cabang olahraga (cabor) dan KONI kabupaten/kota. Ketua Tim Pemenangan, Karina De Vega, menilai praktik tersebut menjadi akar persoalan yang memicu kekacauan administrasi pencalonan.
“Saya pribadi menyayangkan. Kenapa harus memberikan dukungan ganda? Berarti kita bertanya, ada apa di balik ini semua,” ujar Karina, Selasa (18/8/2026).
Karina menegaskan, setiap pemilik suara dalam Musorprov seharusnya memiliki hak yang jelas dan tidak ambigu dalam menentukan pilihan. Fenomena dukungan ganda yang terjadi dinilainya sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap integritas proses demokrasi internal organisasi olahraga.
“Kalau kita punya suara, kenapa suara itu harus hilang? Itu menjadi pertanyaan besar bagi saya. Apa yang melatarbelakangi kawan-kawan ketua cabor memberikan dukungan ganda,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini miris karena berpotensi mencederai kepercayaan seluruh stakeholder olahraga di NTB. Ia mempertanyakan motif di balik keputusan sejumlah ketua cabor yang justru membuat proses pencalonan menjadi tidak sehat.
Kebuntuan ini dinilai berdampak langsung pada kesiapan atlet NTB menghadapi agenda nasional. Karina menyebut, ketiadaan kepengurusan definitif otomatis mengganggu berbagai rangkaian penting, termasuk proses mutasi atlet yang memiliki tenggat waktu ketat.
“Dengan adanya deadlock ini, tidak ada calon yang maju. Otomatis memengaruhi kesiapan kami dari cabor-cabor dalam menghadapi PON. Termasuk beberapa rangkaian seperti mutasi atlet dan lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, fokus pengurus cabor saat ini justru terpecah antara menyelesaikan agenda Musorprov yang tertunda hingga akhir bulan dan menuntaskan administrasi mutasi atlet yang juga berakhir di waktu yang sama. Kondisi ini disebutnya sangat mengganggu konsentrasi pembinaan prestasi.
Menghadapi kebuntuan ini, Tim Pemenangan Mori Hanafi mendesak KONI Pusat untuk segera turun tangan. Opsi yang dinilai paling realistis adalah mengambil alih proses dan memperpanjang masa jabatan Mori Hanafi sebagai Ketua KONI NTB hingga Musorprov dapat dilaksanakan kembali.
“Kami menyarankan KONI Pusat mengambil alih dan memperpanjang Pak Mori. Itu harapan kami,” kata Karina.
Langkah perpanjangan dinilai jauh lebih efektif dibandingkan membentuk TPP baru dan mengulang seluruh tahapan penjaringan dari awal. Waktu yang tersisa dianggap terlalu sempit mengingat berbagai agenda cabor sudah menanti.
“Daripada proses TPP baru lagi, penjaringan lagi dan sebagainya. Sementara waktu semakin mepet dengan beberapa agenda cabor,” ungkapnya.
Lebih jauh, Karina mengingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal kepentingan figur Mori Hanafi. NTB akan menjadi tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur pada PON XXII 2028, sebuah pekerjaan besar yang membutuhkan kepastian kepengurusan dan koordinasi solid.
“Kita menghadapi pekerjaan besar, pekerjaan nasional. Kita akan menjadi tuan rumah dan menyambut kontingen dari 37 provinsi lainnya. Saya rasa ini membutuhkan kepastian dan stabilitas,” pungkasnya.
Diketahui, masa jabatan Mori Hanafi periode 2022-2026 sebenarnya berakhir pada Februari lalu. Namun karena agenda Porprov, perpanjangan diberikan oleh KONI Pusat hingga 31 Agustus 2026.