NUSA TENGGARA BARAT — Jakarta – Efisiensi yang dipaksa lewat reformasi internal mulai menunjukkan hasil nyata di laporan keuangan perusahaan pelat merah. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, laba gabungan BUMN sepanjang 2025 mencapai Rp 326 triliun, melesat dari posisi 2024 yang tercatat Rp 186 triliun setelah dilakukan koreksi atas laporan kinerja lama.
“Saya tidak mau toleransi permainan angka. Kita harus dapat angka-angka yang benar, yang tepat,” tegas Prabowo dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (14/8/2026).
Koreksi ini menjadi titik balik. Setelah angka dibersihkan, kontribusi BUMN ke negara terlihat jauh lebih sehat. Dividen yang disetorkan ke kas negara pada 2025 mencapai Rp 142,3 triliun, tumbuh 67% dibandingkan tahun sebelumnya yang senilai Rp 85,5 triliun.
Kontribusi Bersih Naik 160%, Beban PMN Hilang
Prabowo menekankan bahwa ukuran yang lebih adil untuk menilai kinerja BUMN adalah dengan menghitung dividen setelah dikurangi penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan di tahun yang sama. Dari metode ini, dividen bersih BUMN pada 2024 hanya Rp 53 triliun.
Setahun kemudian, angka itu melonjak 160% menjadi Rp 138 triliun. Artinya, perusahaan seperti Pertamina, PLN, hingga Bank Mandiri kini benar-benar menghasilkan uang untuk negara, bukan sekadar memutar dana yang disuntikkan dari APBN.
“Kalau dihitung secara net, kontribusi BUMN kepada negara meningkat jauh lebih besar,” ujar Kepala Negara.
Proyeksi 2026: Dividen Tembus Rp 200 Triliun
Tren positif ini diperkirakan belum berhenti. Pemerintah memproyeksikan dividen BUMN pada 2026 bakal menembus Rp 200 triliun, dan kali ini tanpa ada tambahan PMN sama sekali. Jika terealisasi, dalam kurun dua tahun dividen bersih yang diterima negara membengkak hampir empat kali lipat.
Yang menarik, laba yang menggunung ini tidak lagi dibelanjakan untuk membesarkan birokrasi internal BUMN. Prabowo menyebut, dana tersebut kini diarahkan untuk agenda industrialisasi nasional dan investasi strategis.
Melalui Danantara, pemerintah telah memulai pembangunan 26 proyek hilirisasi sepanjang 2026. Proyek-proyek itu mencakup pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, pembangunan smelter alumina menjadi aluminium, hingga pengembangan proyek waste to energy.
BUMN sebagai Mesin Pembangunan, Bukan Sekadar Sapi Perah
Perubahan orientasi ini menjadi sinyal penting bagi pasar. BUMN tidak lagi diposisikan sekadar sebagai sumber penerimaan negara, melainkan instrumen pembangunan yang mendorong pertumbuhan industri, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.
Pemerintah juga memanfaatkan kekuatan finansial perusahaan pelat merah untuk memperluas akses teknologi dan pasar global melalui akuisisi perusahaan-perusahaan strategis di luar negeri.
Dengan tren laba yang terus meningkat, BUMN berpotensi menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan nasional tanpa membebani APBN. Langkah ini sekaligus mempercepat transisi Indonesia menuju status negara industri maju.
