LOMBOK UTARA — Lima proyek perubahan (Proper) yang diluncurkan mencakup SINTESA-KLU dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), AKSI BUMDes Lombok Utara dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD), serta GILI TRAMENA BERSERI dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dua inovasi lainnya adalah MELBAO dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta SIAP UMKM KLU dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag).
Peluncuran berlangsung di Lombok Utara dan dihadiri Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri. Ia menilai kelima inovasi itu memiliki basis yang jelas, yakni data, sehingga berpeluang besar diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
Kelima Proper berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) berbeda dengan fokus masing-masing. BKAD membawa SINTESA-KLU, DP2KBPMD memperkenalkan AKSI BUMDes Lombok Utara, dan DLH meluncurkan GILI TRAMENA BERSERI.
Dari sisi kepegawaian, BKPSDM menghadirkan MELBAO. Sementara Diskopindag Kabupaten Lombok Utara membawa SIAP UMKM KLU yang menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah itu.
Kusmalahadi menyebut penerapan sistem berbasis data menjadi bagian dari upaya pemerintah meninggalkan pola kerja lama yang masih mengandalkan data secara terpisah. Ke depan, data dari berbagai OPD diharapkan dapat terintegrasi dalam satu sistem.
"Urusan-urusan cara lama sedikit demi sedikit bisa kita tinggalkan, karena memang data dari semua OPD bisa terintegrasi di dalam satu data. Nanti insyaallah kita kumpulkan di Satu Data KLU, sehingga masyarakat juga bisa mengakses," ujarnya.
Ia menilai integrasi data menjadi pembeda utama dari kelima inovasi tersebut. Berbagai data yang selama ini sebenarnya telah tersedia masih berada di sejumlah tempat dan belum terintegrasi secara optimal.
"Data-data itu sebenarnya sudah ada, cuma posisinya mungkin mencar-mencar. Dengan adanya sistem itu, dia terintegrasi jadi satu. Kita mau melihat apa, itu ada di satu aplikasi sekarang," jelasnya.
Salah satu inovasi yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi pemangku kebijakan adalah Proper dari BKAD. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah melihat berbagai informasi terkait kondisi keuangan daerah dalam satu platform.
"Yang khusus dari BKAD tadi memberikan kemudahan banyak buat kami, terutama pemangku kebijakan melihat kondisi serapan anggaran, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, lengkap ada di situ. Insyaallah ini memberikan kemudahan jauh lebih mudah dari sebelumnya," katanya.
Dengan pemantauan serapan anggaran dan penerimaan daerah yang lebih cepat, pengambilan keputusan fiskal di Lombok Utara diharapkan tidak lagi berbasis laporan yang terlambat sampai ke meja pimpinan.
Kusmalahadi menegaskan seluruh Proper tersebut telah siap digunakan setelah resmi diluncurkan. Pemerintah daerah akan melihat sejauh mana aplikasi yang telah diluncurkan mampu diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
"Sudah, sudah. Begitu di-launching sudah clear. Tinggal dipakai," tegasnya.
Ia juga berharap seluruh pemangku kepentingan di Lombok Utara memberikan dukungan agar kelima inovasi tersebut berjalan optimal. Menurutnya, kelahiran lima Proper itu diharapkan mendorong aparatur lainnya terus menghadirkan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
Bagi warga Lombok Utara, integrasi data lintas OPD berpotensi memangkas waktu pengurusan layanan karena informasi tidak lagi tersebar di banyak meja. Dinas-dinas terkait kini memegang tanggung jawab menerjemahkan peluncuran itu menjadi layanan yang benar-benar terpakai di lapangan.