NUSA TENGGARA BARAT — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta pemilik mobil kelas tinggi berhenti menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Imbauan ini muncul karena penyaluran subsidi dinilai masih belum tepat sasaran. Regulasi khusus untuk membatasi peralihan konsumsi BBM tersebut masih dalam pertimbangan pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyoroti fenomena peralihan konsumsi BBM bersubsidi ke kalangan mampu. Ia menyebut banyak pengguna mobil mewah yang justru beralih ke Pertalite dan Solar, padahal subsidi seharusnya dinikmati masyarakat berhak.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam keterangan kepada media, melansir CNBC Indonesia, Jumat (18/9). Ia menilai subsidi energi yang tidak tepat sasaran membebani anggaran negara dan mengurangi hak kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Bahlil secara terbuka meminta pemilik kendaraan premium untuk mempertimbangkan kembali pilihan bahan bakar mereka. Menurutnya, kesadaran pribadi menjadi kunci sebelum regulasi resmi diterbitkan.
"Persoalan shifting, dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, mohonlah kita pakai hati juga," ujar Bahlil.
Ia menegaskan BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Pemilik mobil mewah dengan kondisi ekonomi mapan dinilai tidak lagi memenuhi kriteria penerima subsidi.
"Janganlah kita pakai BBM subsidi. Itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran," ucapnya.
Pemerintah belum memutuskan penerbitan aturan khusus yang membatasi peralihan konsumsi BBM subsidi. Bahlil mengaku masih mempertimbangkan langkah tersebut karena proses regulasi membutuhkan waktu.
"Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomong ini dulu, kalau regulasi itu kan butuh proses. Tapi imbauan ini penting," kata Bahlil.
Ia menambahkan pemerintah tetap menjamin ketersediaan pasokan BBM secara merata bagi seluruh masyarakat. Jaminan itu berlaku tanpa mengurangi upaya penargetan subsidi ke kelompok yang tepat.
Bahlil mengklaim dirinya tidak pernah menggunakan BBM subsidi. Ia mencontohkan hal itu sebagai bentuk konsistensi atas imbauan yang disampaikannya.
"Kalau contoh kayak saya, masa sih saya pakai BBM subsidi. BBM subsidi itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, mbok pakai hatilah," kata Bahlil.
Ia berharap kesadaran kolektif masyarakat mampu tumbuh tanpa harus menunggu aturan resmi. Pengembalian hak rakyat berhak disebutnya sebagai prinsip utama dalam pengelolaan subsidi energi.
"Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka, jangan yang mampu yang mengambilnya," ucapnya lagi.
Wacana pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan mewah bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah usulan serupa pernah muncul, namun eksekusinya kerap terkendala pendataan kendaraan dan mekanisme distribusi di lapangan.