MATARAM — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB menyatakan belum menerima data lengkap berkaitan dengan PMI asal NTB yang berada di Arab Saudi. Meski demikian, instansi itu menegaskan bahwa baik pekerja migran prosedural maupun non-prosedural tetap berada dalam perlindungan pemerintah, sesuai perintah Gubernur NTB untuk terus mengawal masyarakat.
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB, Isnanto Karyawan, mengatakan informasi terbaru dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi menunjukkan warga negara Indonesia di sana tidak terdampak langsung eskalasi konflik.
"Kondisi PMI kita berdasarkan informasi dari pihak KBRI yang disana, posisinya dalam keadaan aman dan terkendali," ujar pria yang akrab disapa Wawan itu saat memberikan keterangan kepada tim liputan KabarBerita di kantornya, Rabu (23/9/2026).
Menurut Wawan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi di Arab Saudi bersama KBRI. Pemerintah Provinsi NTB juga meminta keluarga PMI di daerah untuk tenang dan berdoa.
"Alhamdulillah mereka dalam posisi aman semuanya, harapan kita untuk keluarga yang ada disini, kita sama-sama berdoa supaya keluarga kita yang ada di Arab Saudi tetap beraktivitas seperti biasanya dan jika ada informasi terbaru dari KBRI kami akan segera sampaikan kepada pihak keluarga," katanya.
NTB tercatat sebagai daerah penyumbang pekerja migran Indonesia keempat terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah PMI asal NTB yang bekerja di Arab Saudi secara resmi mencapai 1.245 orang.
"Jumlah PMI kita di Arab Saudi kurang lebih 1.245 disana," imbuh Wawan.
Disnakertrans NTB berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan informasi kepada keluarga PMI, termasuk hal-hal kecil sekalipun.
"Hal-hal yang kecilpun pasti akan kita sampaikan ke pihak keluarga, ini pesan Pak Gubernur kepada kami," ungkapnya.
Seorang anggota KBRI Indonesia di Riyadh menyatakan harapan terbesar pihaknya saat ini adalah terwujudnya perdamaian di kawasan tersebut. KBRI terus mendorong upaya penurunan ketegangan konflik.
"Kita inginkan situasi ini bisa diselesaikan secara damai, kita mendorong adanya deskalasi konflik," jelasnya.
Pemantauan terhadap PMI dilakukan melalui perwakilan di Muskad yang mencakup wilayah Yaman dan wilayah kerjanya, KBRI Riyadh, serta KJRI Jeddah. KBRI juga menyediakan saluran hotline yang dapat dihubungi WNI dalam kondisi darurat.
"Untuk isu perlindungan WNI sendiri, kita terus melakukan pemantauan melalui KBRI, perkembangan yang terus berlangsung disana, terus kita himbau para WNI untuk mengikuti himbauan dari pemerintah, kita juga menyediakan hotline-hotline yang bisa dihubungi apabila ada kondisi yang darurat," pungkasnya.