NUSA TENGGARA BARAT — Energy Shift Institute menilai potensi penghematan subsidi solar hingga Rp161 triliun berisiko menjadi angka semu jika pemerintah tidak menyiapkan peta jalan insentif kelistrikan yang jelas. Angka tersebut merupakan akumulasi pengurangan beban subsidi solar yang selama ini menyerap anggaran besar setiap tahun. Tanpa skema keekonomian dan kesiapan infrastruktur, pengalihan dari energi fosil cair ke listrik berpotensi gagal.
Direktur Pelaksana Energy Shift Institute Putra Adhiguna menyatakan penghematan sebesar Rp161 triliun itu bukan kalkulasi yang berdiri sendiri. Menurutnya, angka tersebut hanya akan terwujud bila pemerintah memiliki strategi yang terukur dan berkesinambungan untuk mendorong peralihan ke energi listrik.
Putra menekankan bahwa perpindahan dari energi berbasis fosil cair ke listrik tidak bisa berjalan hanya dengan memangkas subsidi solar. Diperlukan kepastian skema keekonomian bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyedia infrastruktur pengisian daya hingga konsumen akhir.
"Potensi hemat subsidi solar sebesar Rp161 triliun akan menjadi angka semu jika tidak ada peta jalan insentif kelistrikan yang komprehensif. Pengalihan dari energi berbasis fosil cair ke listrik memerlukan kesiapan infrastruktur dan kepastian skema keekonomian bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Putra Adhiguna saat dihubungi Bloomberg Technoz, Senin (12/10/2026).
Kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang paling menentukan dalam rencana pengalihan subsidi ini. Tanpa jaringan pengisian daya yang memadai, insentif kelistrikan berisiko tidak terserap oleh masyarakat yang selama ini bergantung pada solar bersubsidi.
Energy Shift Institute mencatat bahwa penghematan subsidi solar sebesar Rp161 triliun tersebut merupakan akumulasi dari pengurangan beban subsidi yang selama ini menyedot anggaran negara dalam jumlah sangat besar setiap tahunnya. Namun besarnya potensi tersebut berbanding lurus dengan besarnya risiko kegagalan jika tidak diimbangi perencanaan yang matang.
Putra menyoroti bahwa insentif kelistrikan yang tidak berkesinambungan justru bisa menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan konsumen. Peta jalan yang jelas dinilai menjadi syarat utama agar program pengalihan subsidi tidak berhenti di tengah jalan.
Pemerintah belum merinci bentuk skema insentif yang akan diterapkan untuk mendukung peralihan ini. Energy Shift Institute menilai pembahasan mengenai peta jalan insentif kelistrikan perlu segera dilakukan agar potensi efisiensi anggaran Rp161 triliun tidak sekadar menjadi angka di atas kertas.