NGADA — Jaringan air bersih di Desa Dadawea tercatat melayani 45 kepala keluarga, sedangkan di Kelurahan Mataloko terpasang sepanjang 300 meter dan menjangkau 30 kepala keluarga. Kedua fasilitas itu berada di sekitar wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko.
Di Dadawea, pengelolaan layanan sudah punya dasar kelembagaan lewat surat keputusan kelompok pengurus air yang diterbitkan sejak 2025. Kondisi berbeda di Mataloko: kelompok pengurus belum terbentuk dan mekanisme retribusi belum diberlakukan.
Bantuan sumur bor di Desa Radabata menyasar kebutuhan warga yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan air bersih, terutama saat musim kemarau. Pengerjaan sumur berlangsung sekitar tiga minggu.
Lokasi sumur berada di dataran lebih tinggi. Air bisa dialirkan ke rumah warga memanfaatkan gravitasi, tanpa perlu pompa tambahan.
Kepala Dusun Radabata, Andreas Lawe, menyebut warga sebelumnya mengandalkan tampungan air hujan pada musim penghujan. Ketika kemarau tiba, mereka membeli air tangki sekitar Rp150.000 untuk kebutuhan satu kepala keluarga selama kurang lebih dua minggu.
"Sudah puluhan tahun Desa Radabata mengalami kendala air bersih. Kalau musim hujan, kami menampung air hujan, sedangkan saat musim kemarau terpaksa membeli air tangki. Dengan adanya bantuan sumur bor ini, kami berharap kebutuhan air bersih masyarakat desa yang totalnya sekitar 300 KK dapat terpenuhi," ujar Andreas.
Pemerintah Kelurahan Mataloko merencanakan pembentukan Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKel) sebagai opsi pengelolaan layanan air bersih yang lebih terstruktur. Langkah itu menyusul belum adanya kelompok pengurus dan mekanisme retribusi di wilayah tersebut.
Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Radabata, Hendrikus Jawa, berharap fasilitas sumur bor menjangkau lebih banyak warga dan dijaga bersama.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada PLN UIP Nusra yang sudah memberikan bantuan sumur bor untuk desa kami. Semoga bantuan ini bermanfaat dan menjangkau masyarakat secara luas sehingga kebutuhan air bersih dapat terpenuhi. Kami juga berharap masyarakat bersama-sama menjaga bantuan ini agar pelayanan bisa berjalan maksimal," ujar Hendrikus.
Assistant Manager Komunikasi & TJSL PLN UIP Nusra, Riyan Dharma Putra, mengatakan monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan infrastruktur sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan aspek pengelolaan yang masih perlu diperkuat.
"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat untuk melihat perkembangan pemanfaatan jaringan, kebutuhan warga, serta kesiapan kelembagaan pengelolanya," ujar Riyan.
Hasil monitoring menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola layanan, termasuk pembentukan kelompok pengelola, mekanisme operasional, dan pemeliharaan jaringan.
General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, menegaskan keberlanjutan program TJSL membutuhkan sinergi antara PLN, pemerintah setempat, dan masyarakat penerima manfaat.
"Program TJSL harus menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Untuk itu, selain memastikan infrastruktur dapat dimanfaatkan, kami juga mendorong penguatan koordinasi dan pengelolaan bersama agar fasilitas air bersih dapat dijaga dan digunakan sesuai kebutuhan warga," ujar Manurung.