MATARAM — Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB Hario K. Pamungkas menilai penyesuaian tarif yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berpotensi menambah tekanan harga menjelang akhir tahun. Karena itu, ia meminta kebijakan semacam itu ditahan lebih dulu.
Permintaan disampaikan di hadapan pemerintah kabupaten/kota dalam forum GPIPS 2026. Hario secara khusus menyinggung wacana kenaikan tarif parkir di Kota Mataram yang sempat mengemuka pada pertengahan tahun.
"Kami mengimbau agar kenaikan harga yang dikendalikan pemerintah, termasuk tarif parkir, ditunda dulu sampai akhir tahun," ujar Hario.
Rilis BPS yang dipublikasikan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB mencatat inflasi September 2026 sebesar 4,18 persen secara tahunan. Angka itu membandingkan harga September 2026 dengan periode sama tahun sebelumnya.
Inflasi nasional pada periode yang sama berada di 3,28 persen. Secara bulanan, harga di NTB naik 0,36 persen, sementara inflasi tahun kalender sejak Desember 2025 mencapai 2,72 persen.
Di antara wilayah penghitungan inflasi, Kota Bima mencatat angka tahunan tertinggi 4,76 persen. Kota Mataram justru terendah dengan 3,73 persen.
Tekanan harga pada September berasal dari daging ayam ras, udang basah, tomat, cabai rawit, dan tarif air minum PAM. Pergerakan komoditas itu dipengaruhi pasokan, hasil panen, dan permintaan masyarakat.
Sejumlah komoditas bergerak sebaliknya dan menahan laju inflasi. Bawang merah, cabai merah, kacang panjang, angkutan udara, serta emas perhiasan tercatat turun harganya.
BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah memperkuat pengendalian pada empat bidang: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Fokus itu dijalankan di 10 kabupaten/kota.
Untuk jangka pendek, Gerakan Pangan Murah digelar agar warga bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Program ini menyasar komoditas pemicu inflasi seperti cabai dan tomat.
Dari sisi produksi, BI mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan kerja sama antardaerah. Edukasi konsumsi pangan yang lebih beragam juga dijalankan untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.
Ikan budidaya seperti lele dan nila diperkenalkan sebagai alternatif sumber protein. Hario menyebut harga ikan menjadi perhatian tersendiri dalam pengendalian inflasi, terutama di Pulau Sumbawa.
Periode Oktober hingga Desember dimanfaatkan untuk memperkuat pengendalian agar inflasi akhir tahun berada dalam rentang sasaran nasional 2,5 persen plus minus satu persen. Imbauan BI kepada pemerintah daerah masih bersifat dorongan, belum menjadi keputusan resmi soal pembatalan atau penundaan kebijakan tertentu.