MATARAM — Aidy Furqan mengaku hanya mendapat kabar awal dari pusat tanpa penjelasan teknis mengenai mekanisme penyaluran BSU. Ia menyebut sudah berupaya melacak informasi tersebut, namun belum ada klarifikasi hingga Jumat, 23 Oktober 2026.
Pemanggilan sepuluh provinsi ke Kemenaker menjadi satu-satunya pintu masuk bagi Disnakertrans NTB untuk memastikan apakah program itu benar berjalan. Aidy menyebut rapat tersebut akan membahas sejumlah hal, dan BSU diharapkan masuk daftar.
“Iya saya dapat infonya dari pusat, tapi sampai sekarang belum ada klarifikasi. Saya coba lacak juga. Tapi hari Senin besok saya dapat undangan dari pusat. Mudah-mudahan salah satu pembahasannya tentang itu,” ujar Aidy.
BSU menyasar pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji tidak lebih dari Rp3,5 juta sebulan. Setiap pekerja menerima Rp300 ribu per bulan, dihitung untuk tiga bulan sekaligus: Oktober, November, dan Desember.
Total bantuan yang diterima satu pekerja mencapai Rp900 ribu. Rencana penyalurannya dilakukan sekaligus pada kisaran November-Desember 2026, bukan bertahap tiap bulan.
Aidy menempatkan BSU sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada pekerja, terutama di daerah yang kondisi pengupahannya belum sepenuhnya memenuhi standar. Bantuan itu, menurutnya, bukan sekadar dukungan finansial.
“Dengan adanya bantuan ini, diharapkan menjadi stimulus atau rangsangan untuk memotivasi pekerja agar terus bekerja dengan sungguh-sungguh dan konsisten,” jelasnya.
Disnakertrans NTB menilai BSU bisa menjadi stimulus bagi pekerja di daerah yang belum sepenuhnya memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten/Kota. Dorongan itu diharapkan berdampak pada produktivitas dan konsistensi kerja.
Di luar soal BSU, Aidy menyoroti ketidaksesuaian antara ketersediaan lowongan dan kompetensi pencari kerja. Sejumlah sektor masih sulit mendapat tenaga kerja, sementara sektor lain kelebihan pelamar dibanding lowongan yang tersedia.
Disnakertrans NTB mulai memperkuat sistem informasi ketenagakerjaan lewat bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIM Kerja. Sistem itu dijadwalkan diuji coba selama tiga bulan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan.
Data dari SIM Kerja nantinya dipakai mengidentifikasi perusahaan yang butuh tambahan pekerja sekaligus sektor yang kelebihan tenaga kerja. Dari situ, distribusi tenaga kerja bisa disusun lebih sesuai kebutuhan pasar.
Aidy menegaskan persoalan ketenagakerjaan tidak berhenti pada jumlah lowongan. Kompetensi pencari kerja dalam memenuhi syarat perusahaan ikut menentukan, sehingga pelatihan kerja, peningkatan kompetensi, dan bursa kerja menjadi bagian dari persiapan yang sedang dijalankan pemerintah.