LOMBOK UTARA — Pengawasan terhadap PT TCN dilakukan agar perusahaan segera merampungkan seluruh administrasi dan tata ruang, mencegah masalah baru muncul di kawasan pariwisata Gili Trawangan. Pemerintah daerah tidak ingin sisa waktu diskresi terbuang tanpa kepastian hukum.
Bupati Najmul Akhyar menyebut pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan perusahaan. Ia menegaskan pemerintah daerah, Polda NTB, dan Pemprov NTB berada di posisi yang sama untuk membantu penyelesaian.
"Alhamdulillah, TCN juga serius sedang berjuang untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Kita dari pemerintah daerah, Polda NTB, InsyaAllah sudah siap membantu," ujar Najmul, dikutip dari keterangannya.
Pemkab Lombok Utara memusatkan perhatian pada legalitas sempadan pantai. Pemerintah tengah menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pengukur sempadan pantai untuk mempercepat penataan sekaligus memberi kepastian hukum bagi kawasan tersebut.
Selain sempadan pantai, pemerintah pusat turut menyoroti aspek tata ruang. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Utara kini menggenjot pekerjaan teknis penataan ruang agar rampung sebelum pergantian tahun.
"Target kita mudah-mudahan bisa seiring berakhirnya tahun ini, sehingga persoalan persoalan tersebut sudah bisa selesai," lanjut Najmul.
Najmul menegaskan pentingnya menyelesaikan seluruh kendala sebelum masa diskresi berakhir pada Maret mendatang. Seluruh pihak diminta memanfaatkan waktu yang tersisa secara maksimal agar tidak menimbulkan celah atau persoalan baru di kemudian hari.
Soal komunikasi, pihak PT TCN telah mendatangi kantor pemerintah daerah dan menyatakan kesiapan penuh menuntaskan berbagai kewajiban yang masih tersisa.
"Sudah, sudah jalan. Kemarin juga pihak perusahaan datang dan kita terima. Mereka sudah siap untuk menyelesaikan," katanya.
Pemkab Lombok Utara memilih menempatkan pembahasan kebutuhan air bersih pascalerasional sebagai agenda lanjutan. Pemerintah daerah saat ini tetap memprioritaskan penyelesaian seluruh persoalan legalitas PT TCN hingga tuntas.
"Yang penting sebelum diskresi berakhir, persoalannya sudah diselesaikan," pungkas Najmul.
Dengan sisa waktu yang ada, hasil pengukuran sempadan pantai dan rampungnya dokumen tata ruang akan menentukan apakah PT TCN bisa beroperasi dengan status legalitas penuh di Gili Trawangan.