TPA Kebon Kongok Terima 450 Ton Sampah Per Hari, DPRD NTB Dorong Insinerator Rp400 Miliar

Penulis: Uki Damayanti  •  Senin, 16 November 2026 | 12:31:31 WIB
Anggota DPRD NTB Haji Suharto menilai pengelolaan sampah di TPA Kebon Kongok masih didominasi metode konvensional.

LOMBOK BARAT — Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat dari Daerah Pemilihan Lombok Barat-Lombok Utara, Haji Suharto, menilai sistem pengelolaan sampah di TPA Kebon Kongok masih didominasi metode konvensional. Fasilitas teknologi yang tersedia belum mampu bekerja optimal mengurangi volume timbunan.

Politikus Partai NasDem itu menyoroti ketimpangan antara kapasitas pengolahan dan volume sampah yang masuk setiap hari. Selisihnya dinilai terlalu besar untuk ditutup dengan cara-cara lama.

Berapa Volume Sampah yang Masuk Setiap Hari?

TPA Kebon Kongok di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, menerima sampah gabungan dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Volume hariannya mencapai 350 hingga 450 ton.

Besaran itu menuntut fasilitas pengolahan modern, terintegrasi, dan berkapasitas memadai. Tanpa itu, persoalan timbunan, bau menyengat, dan ancaman pencemaran lingkungan terus membayangi warga sekitar.

Mesin RDF Baru Serap 1–2 Ton per Hari

Salah satu fasilitas yang sudah tersedia adalah teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), yakni pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif substitusi batu bara. Mesin RDF dibangun dengan anggaran APBN pada 2023 dan berkapasitas pencacahan hingga 20 ton per hari.

Namun, hasil olahan yang dapat diserap untuk kebutuhan bahan bakar alternatif pembangkit listrik baru berkisar 1–2 ton per hari. Pemanfaatan teknologi itu dinilai belum maksimal.

"Penanganan sampah di Kebon Kongok belum terselesaikan secara menyeluruh. Kita masih mengandalkan cara-cara konvensional, sementara volume sampah yang masuk jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pengolahannya," ujar Suharto, Senin (16/11/2026).

Insinerator 100–150 Ton per Hari Jadi Opsi Jangka Panjang

Suharto mendorong pembangunan fasilitas insinerator berkapasitas sekitar 100–150 ton per hari sebagai solusi jangka menengah dan panjang. Teknologi ini diharapkan menangani sampah residu yang tidak lagi dapat dimanfaatkan melalui daur ulang, RDF, maupun pengolahan organik.

Sampah yang masuk ke fasilitas insinerator terlebih dahulu melalui proses pemilahan. Pembangunannya diperkirakan membutuhkan anggaran Rp200 miliar hingga Rp400 miliar.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi NTB tidak hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah. Peluang kerja sama investasi dengan pihak swasta dan dukungan pembiayaan pemerintah pusat perlu diperjuangkan.

"Kita berharap pemerintah, khususnya Gubernur NTB, bisa memanfaatkan jaringan dan relasi untuk menarik investor. Jangan sampai persoalan sampah ini terus dibiarkan tanpa solusi yang mampu mengurangi timbunan secara signifikan," tegasnya.

RDF dan PLTU Jeranjang Belum Tersambung Optimal

Selain insinerator, optimalisasi fasilitas RDF yang sudah ada harus menjadi prioritas. Langkahnya melalui penambahan dan peningkatan kinerja mesin pencacah, pemilah mekanis atau trommel screen, serta fasilitas pengeringan.

Dengan dukungan peralatan tersebut, sampah yang memenuhi standar RDF diharapkan dapat diolah maksimal. Hasilnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif di PLTU Jeranjang.

1.200 Warga Berpotensi Terdampak Bau

Dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar menjadi perhatian serius. Suharto menyebut sekitar 1.200 warga berpotensi terdampak bau tidak sedap akibat aktivitas TPA Kebon Kongok.

Untuk penanganan jangka pendek, ia mendorong penutupan timbunan sampah aktif menggunakan terpal khusus berbahan geotekstil atau geomembran sebagai penutup harian (daily cover). Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi paparan sampah terbuka sekaligus menekan penyebaran bau dari proses pembusukan material organik.

Pembangunan sabuk hijau atau green belt buffer zone di sekitar kawasan TPA juga perlu dilakukan. Penanaman vegetasi rapat seperti bambu dan pohon trembesi dapat berfungsi sebagai pemecah angin (windbreak) untuk membantu mengurangi penyebaran bau ke kawasan permukiman.

"Green belt bisa menjadi salah satu langkah untuk meredam penyebaran bau ke permukiman warga. Ini memang bukan solusi utama, tetapi setidaknya dapat mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat," jelasnya.

Sampah Organik Diusulkan Diolah Lewat Kompos dan BSF

Suharto juga mengusulkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah organik berskala besar melalui metode pengomposan dan teknologi biokonversi Black Soldier Fly (BSF). Sampah organik dari pasar, hotel, restoran, dan sumber lainnya perlu dipisahkan sejak awal sebelum masuk kawasan penimbunan.

Material organik dapat diolah menjadi kompos atau dimanfaatkan melalui proses biokonversi. Sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi diarahkan ke fasilitas daur ulang.

Reporter: Uki Damayanti
Sumber: detikntb.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top