MATARAM — Sekretaris Jenderal FSGI NTB Mansur menyebut persoalan ATS tidak bisa diselesaikan hanya lewat pembenahan data. Menurut dia, ada persoalan mendasar lain yang ikut menentukan, mulai dari tanggung jawab orang tua, keberpihakan kebijakan pemerintah, hingga lemahnya pengawasan terhadap kewajiban pendidikan.
”Angka sekitar 70 ribu anak, meskipun masih bersifat sementara dan membutuhkan verifikasi, merupakan alarm bagi pemerintah bahwa masih banyak anak yang belum memperoleh hak pendidikan sebagaimana mestinya,” kata Mansur.
Perbedaan Angka Antarlembaga Tunjukkan Data Belum Sinkron
Munculnya angka ATS memperlihatkan persoalan tata kelola data pemerintah. Perbedaan angka antarlembaga menunjukkan belum ada konsistensi dan sinkronisasi data sebagai rujukan bersama.
Mansur menilai persoalan ini bukan hal baru. Pendataan kerap baru dilakukan ketika suatu masalah menjadi perhatian publik, tanpa sistem pemutakhiran yang berkelanjutan. Akibatnya, pemerintah berpotensi saling menyalahkan saat menemukan perbedaan data.
”Semestinya pemerintah memiliki satu basis data yang menjadi rujukan bersama, diperbarui secara berkala, dan dapat diakses serta disinkronkan oleh seluruh lembaga terkait,” tegasnya.
Faktor Ekonomi hingga Perkawinan Dini Jadi Penyebab
Di luar soal data, FSGI menyoroti faktor sosial ekonomi keluarga dan perkawinan dini sebagai penyebab umum anak tidak sekolah. Rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pendidikan anak turut memperparah kondisi.
Masih ada orang tua yang menganggap pendidikan bukan kewajiban yang harus diperjuangkan. Anak dibiarkan tidak sekolah, bekerja, bahkan menikah pada usia dini tanpa upaya serius memastikan mereka tetap memperoleh pendidikan.
FSGI Dorong Pemprov Perkuat Pengawasan
FSGI NTB mendorong Pemprov memperkuat pengawasan terhadap kewajiban pendidikan, memperbaiki integrasi data lintas lembaga, dan menegaskan tanggung jawab orang tua. Penanganan dinilai harus menyentuh akar persoalan, bukan sekadar mengejar penurunan angka di atas kertas.
Bagi FSGI, keberhasilan program ATS semestinya diukur dari jumlah anak yang benar-benar kembali ke bangku pendidikan. Bukan dari seberapa cepat angka di laporan berkurang.