LOMBOK BARAT — Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha memerinci bahwa estimasi PAD pada Rancangan APBD 2027 mencapai Rp 750 miliar. Angka itu terdiri atas Pajak Daerah Rp 313 miliar, Retribusi Daerah Rp 295 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 24,4 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 117 miliar lebih.
Sementara pendapatan transfer direncanakan Rp 1,38 triliun, dengan rincian Pendapatan TKD Rp 1,26 triliun dan Pendapatan Transfer Antardaerah Rp 112 miliar lebih. Total anggaran pendapatan pada RAPBD 2027 sebesar Rp 2,138 triliun lebih, sedangkan belanja Rp 2,2 triliun.
Umi Nurul, sapaan akrab wakil bupati, menyebut penurunan pos Pendapatan Transfer dibandingkan asumsi KUA-PPAS sebelumnya mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S/95/PK/2026 tanggal 29 September 2026.
"Perlu kami informasikan bahwa terjadi penurunan pada pos Pendapatan Transfer jika dibandingkan dengan asumsi pada KUA-PPAS lalu. Hal tersebut berdasarkan penyesuaian dari Surat Menteri Keuangan Nomor S/95/PK/2026 tanggal 29 September 2026," kata Umi Nurul, Rabu (18/11).
Alokasi dana transfer pada awal 2026 mencapai Rp 1,306 triliun. Jumlah itu turun lebih dari Rp 305 miliar dibandingkan 2025 yang mencapai Rp 1,611 triliun.
Struktur RAPBD 2027 mencatat defisit anggaran belanja Rp 95 miliar lebih. Defisit itu ditutupi dari surplus pembiayaan neto dengan nilai sama, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan menjadi nol rupiah atau balance.
Sebagai perbandingan, total belanja daerah APBD 2026 sekitar Rp 2,451 triliun. Angka itu ditopang pendapatan daerah lebih dari Rp 2,113 triliun serta penerimaan pembiayaan neto lebih dari Rp 337,389 miliar, termasuk tambahan transfer pusat sekitar Rp 73 miliar dan SiLPA lebih dari Rp 300 miliar.
Setelah paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027 pada Rabu (18/11), dewan langsung menjadwalkan paripurna jawaban kepala daerah keesokan harinya, Kamis (19/11).
Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Fauzan Husniadi menyatakan masih ada waktu dua sampai tiga minggu untuk membahas sebelum penetapan.
"Yang jelas timeline itu harus kita penuhi, soal mepet (atau meleset) atau tidak itu tergantung kita seperti apa," kata Fauzan.
Fauzan memastikan esensi pembahasan program strategis tidak berkurang. KUA-PPAS sudah dibahas dan ditetapkan, sehingga gambaran postur anggaran program kegiatan sudah tersedia. Pembahasan susulan pun bisa dilakukan siang maupun malam hari.
"Secara umum APBD kita menurun," ujarnya.