MATARAM — Sekretaris Bapenda NTB M Zuhudy Kadran menyatakan perpanjangan insentif itu merupakan respons atas keluhan yang muncul di media sosial. Warga lokal, kata dia, mempertanyakan kendaraan pelat luar daerah yang bebas beroperasi tanpa menyetor pajak ke kas daerah NTB.
“Ketika kami lihat di media sosial, ada juga keluhan-keluhan. Tolong dong cek itu kendaraan pelat luar daerah, suruh mereka ke sini. Jangan kami saja yang dipalakin,” ungkap Zuhudy, Rabu (18/11).
Data Kendaraan Luar Daerah Masih Sebatas Perkiraan
Bapenda NTB tidak memiliki angka terbaru soal jumlah kendaraan pelat luar daerah yang beroperasi di wilayah itu. Pendataan terakhir dilakukan pada 2017 dengan perkiraan sekitar 3 ribu unit.
Sejak pendataan itu, Bapenda belum melakukan pembaruan karena tidak memiliki instrumen untuk memaksa pemilik kendaraan memutasikan kendaraannya ke NTB. Dengan rentang waktu hampir sembilan tahun, jumlah kendaraan tersebut diperkirakan bisa mencapai 10 ribu unit — angka yang masih sebatas perkiraan.
Sebagai pembanding, database Bapenda mencatat sekitar 2,5 juta kendaraan yang beroperasi di NTB. “Karena setelah kita data, datanya buat apa? Diapain? Karena instrumen untuk memaksa mereka balik nama itu tidak ada,” ujar Zuhudy.
Kewenangan Terbatas karena Sistem Close List
Keterbatasan kewenangan menjadi kendala utama Pemprov NTB dalam menertibkan kendaraan luar daerah. Pajak daerah menganut sistem close list, sehingga pemprov hanya boleh memungut tujuh jenis pajak sesuai kewenangannya.
Tujuh jenis pajak itu adalah PKB, BBNKB, PBBKB, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat, serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Insentif 50 Persen Berlaku sampai Maret 2027
Melalui perpanjangan insentif ini, pemilik kendaraan pelat luar daerah yang memutasikan kendaraannya ke NTB mendapat potongan pajak 50 persen. Kebijakan berlaku hingga 31 Maret 2027.
Zuhudy berharap insentif tersebut mendorong kesadaran pemilik kendaraan untuk balik nama tanpa harus menunggu penertiban paksa. Pemprov NTB, menurutnya, tetap terbatas pada jalur imbauan selama payung kewenangan belum diperluas.