MATARAM — Di sela kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Barat, Wamendagri Bima Arya Sugiarto memimpin langsung apel pagi dan aksi bersih pantai di Pantai Senggigi. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran ASN Lombok Barat, praja IPDN Regional NTB, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat.
Bukan Sekadar Seremoni, Presiden Titip Pesan Khusus
Bima menegaskan, gerakan ASRI bukanlah acara musiman. Ia menyebut Presiden Prabowo secara khusus meminta seluruh kepala daerah mengawal program ini secara berkelanjutan.
"Ada satu hal yang dititipkan oleh Presiden kepada seluruh kepala daerah dan Pak Menteri minta kita mengawal itu, mengawasi itu, yaitu gerakan ASRI, aman, sehat, resik, dan indah kita kawal," ujarnya saat memberikan arahan.
Lombok Destinasi Wisata, Sampah Jadi PR Besar
Menurut Bima, Presiden memberikan perhatian ekstra pada daerah wisata seperti Lombok. Kebersihan destinasi menjadi faktor penentu kesan wisatawan, termasuk turis mancanegara. Ia pun mengakui masih menemukan tumpukan sampah di beberapa titik saat lari pagi bersama para praja IPDN.
"Secara umum pantai di Lombok ini saya kira di Senggigi ini cantik dan bersih. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau semua bergerak dan bukan hanya insidental," kata dia.
Belajar dari Komunitas Peduli Ciliwung
Bima mencontohkan praktik baik dari Komunitas Peduli Ciliwung di Bogor yang sudah aktif membersihkan sungai dan taman selama belasan tahun. Ia mendorong pemerintah daerah menghidupkan gerakan serupa berbasis komunitas.
"Kita ingin ini menjadi bagian kesadaran kolektif kita semua," tambahnya.
Pesan untuk Praja IPDN: Jangan Terjebak di Belakang Meja
Kepada para calon pemimpin daerah itu, Bima berpesan agar kelak tidak menjadi kepala daerah yang hanya sibuk dengan seremoni. Ia meminta mereka turun ke lapangan dan memastikan staf bergerak bersama warga menjaga kebersihan.
"Saya titipkan, kalian harus terus turun ke lapangan. Jangan terjebak di belakang meja, jangan terjebak ke acara seremoni," tandasnya.
Apel pagi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akmal Malik, serta Forkopimda se-NTB.
