MATARAM — Dukungan DPRD NTB terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sudah disampaikan sejak awal aspirasi ini muncul dari masyarakat. Namun, Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaede menegaskan bahwa proses penyampaian aspirasi harus tetap menjaga ketertiban umum.
Aksi di Pelabuhan Poto Tano Jadi Perhatian
Pernyataan tersebut disampaikan Isvie menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar warga Pulau Sumbawa di beberapa lokasi strategis. Aksi tersebut, yang terjadi pada hari yang sama dengan rapat paripurna DPRD, menyasar kawasan Pelabuhan Poto Tano yang merupakan jalur vital penghubung antarpulau di NTB.
"DPRD sangat mendukung, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas daerah, menutup jalan ataupun mengganggu objek vital negara," ujar Isvie di Mataram, Selasa (2/6/2026).
Moratorium Pusat Jadi Penghambat Utama
Meski mendukung, politisi perempuan ini mengingatkan bahwa keputusan akhir soal pemekaran wilayah berada di tangan pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru di seluruh Indonesia.
"Jadi, sudah sejak awal DPRD mendukung itu (PPS), tapi seluruh Indonesia juga masih moratorium DOB," jelasnya.
DPRD Hanya Bisa Meneruskan Aspirasi ke Jakarta
Menurut Isvie, kewenangan pemekaran provinsi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, DPRD NTB hanya dapat menjembatani dan meneruskan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa ke tingkat nasional.
"Kembali saya katakan, mereka boleh melakukan unjuk rasa menyampaikan pandangan dan pendapat, tetapi jangan menutup objek vital di mana pun itu. Kita memberikan ruang kepada mereka menyampaikan pendapat mau berdiri sendiri, bentuk provinsi, silakan, tetapi yang menentukan bukan NTB, tapi pemerintah pusat," urainya.
Apa Itu DOB Provinsi Pulau Sumbawa?
Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa merupakan aspirasi yang sudah lama bergulir di kalangan masyarakat di bagian timur NTB. Pulau Sumbawa sendiri terdiri dari beberapa kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Pemisahan ini didasari oleh pertimbangan pemerataan pembangunan dan jarak geografis dengan pusat pemerintahan provinsi di Pulau Lombok.
