Pencarian

DPRD NTB Minta Izin Pengelola Hutan Dicabut, Sebut Lahan Kritis Makin Mengkhawatirkan

Jumat, 20 November 2026 • 09:31:31 WIB
DPRD NTB Minta Izin Pengelola Hutan Dicabut, Sebut Lahan Kritis Makin Mengkhawatirkan
Anggota DPRD NTB Nadirah Al Habsyi menyampaikan keterangan kepada wartawan di Mataram.

MATARAM — DPRD Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah bertindak tegas terhadap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) maupun izin perkebunan yang diduga melakukan penyimpangan. Dorongan itu muncul setelah kerusakan hutan dinilai berdampak langsung ke warga, dari suhu panas yang menyengat hingga ancaman banjir.

Nadirah Al Habsyi, anggota DPRD NTB dari Dapil VI yang meliputi Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima, menyebut dampak kerusakan hutan sudah terasa meski NTB kini masuk musim hujan. Menurut dia, pembabatan hutan besar-besaran untuk lahan perkebunan jagung jadi penyebab utamanya.

Dampak Kebun Jagung Dinilai Lebih Besar dari Hasilnya

Nadirah menyoroti kesadaran masyarakat yang perlu dibuka soal dampak penanaman jagung. Warga dinilai sudah terlena dengan hasil panen, padahal kerugian lingkungan yang timbul jauh lebih besar.

“Kesadaran masyarakat sebenarnya yang perlu dibuka, masyarakat sudah terlena dengan hasil jagungnya. Tapi dampaknya dua-tiga kali lipat kan dari hasil jagungnya,” ujar Nadirah.

Pernyataan itu disampaikan di tengah kondisi lahan kritis NTB yang menurut dia sudah sangat mengkhawatirkan. Persoalan ini, kata Nadirah, harus ditangani bersama, tidak bisa hanya dibebankan ke satu instansi.

Izin Legal, tetapi Pemanfaatan di Lapangan Menyimpang

Nadirah membedakan antara persoalan izin dan praktik di lapangan. Secara administratif, pengelolaan lahan tersebut legal. Masalah muncul karena pemanfaatannya tidak sesuai ketentuan.

Izin yang semestinya mewajibkan pohon tegakan tetap dipertahankan justru berujung pada pembabatan habis. “Secara izin kan legal, cuma pemanfaatan yang bermasalah. Misalnya izinnya untuk dikelola tetap ada pohon tegakan-nya tapi kan dibabat,” ungkap anggota Komisi V DPRD NTB itu.

Dari temuan itu, DPRD mendorong pemerintah lebih selektif menilai setiap pengajuan izin. Jika terbukti bersalah, izin harus dicabut tanpa ragu.

DPRD Dukung Penghijauan, tetapi Tuntut Master Plan Kawasan

DPRD NTB menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan penghijauan yang akan dijalankan Pemprov NTB bersama kabupaten/kota. Nadirah menilai langkah itu relevan dengan kondisi lahan kritis yang makin parah.

“Terkait gerakan ini (penghijauan) kita sangat setuju sekali. Karena memang lahan kritis kita ini kan sudah mengkhawatirkan,” ujarnya.

Namun dukungan itu disertai catatan. Pemerintah diminta menyusun master plan yang jelas soal pembagian kawasan: mana hutan yang boleh diusahakan untuk agrobisnis dan mana gunung hutan yang wajib dilindungi sebagai penyangga.

“Untuk agrobisnis-nya yang mana, untuk hutannya harus dilindungi, ini kan dibabat habis semua, tidak ada masterplan kita,” ucap Nadirah.

Tumpang Sari Jadi Pekerjaan Rumah Gubernur NTB

Nadirah mengingatkan visi misi Gubernur NTB soal tumpang sari. Menurut dia, visi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diwujudkan tahun ini, baik di wilayah kehutanan provinsi maupun pusat.

“Mudah-mudahan momen tahun ini bisa diwujudkan visi-visinya yang itu,” ujarnya.

Ia menegaskan pencabutan izin bukan berarti DPRD anti terhadap petani jagung. Perlindungan hutan tetap harus jadi pertimbangan utama untuk kepentingan generasi mendatang.

“Kerusakan hutan kita sudah parah, sehingga perlu ada langkah-langkah penanganan. Kedepan harus lebih selektif dalam menilai. Kalau bersalah di cabut izinnya. Bukan kita tidak pro orang yang menanam jagung, tapi harus punya kesadaran juga untuk perlindungan kita ke depan, anak cucu kita juga ke depan seperti apa,” pungkasnya.

Follow kliklombok.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: suarantb.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks