GIRI MENANG — Penumpang kapal di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat, tak perlu lagi repot membayar tiket pakai uang tunai. PT Bank NTB Syariah dan PT Easybook Teknologi Indonesia meneken kesepakatan bersama untuk mengintegrasikan sistem pembayaran digital pada layanan e-ticketing di pelabuhan tersebut.
Kerja sama ini mencakup penggunaan rekening Bank NTB Syariah sebagai kanal pembayaran utama dalam platform Easybook. Layanan QRIS dan virtual account juga tersedia, sehingga transaksi tiket kapal bisa dilakukan secara cashless dari ponsel.
Target: Efisiensi dan Transparansi Transaksi di Pelabuhan
Penerapan sistem digital ini diharapkan mendongkrak efisiensi operasional pelabuhan sekaligus memperkuat transparansi transaksi. Bagi wisatawan yang hendak menyeberang ke kawasan Senggigi, proses pembelian tiket menjadi lebih cepat dan praktis.
Direktur Dana dan Transaksi PT Bank NTB Syariah, Adhi Susantio, menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi memperkuat ekosistem digital daerah. “Bank NTB Syariah menyambut baik kolaborasi dengan Easybook sebagai bagian dari upaya bersama menghadirkan layanan pembayaran yang lebih mudah, aman, dan efisien bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Menurut Adhi, digitalisasi e-ticketing di Pelabuhan Senggigi tak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga membangun ekosistem transaksi non-tunai yang akuntabel. Ia menambahkan, kerja sama ini diharapkan bisa menjadi model pengembangan layanan digital di sektor transportasi dan pariwisata di daerah lain di Nusa Tenggara Barat.
Easybook: Platform Tiket Daring yang Ekspansi ke NTB
PT Easybook Teknologi Indonesia merupakan penyedia platform pemesanan tiket daring dan sistem integrasi transportasi yang telah beroperasi di sejumlah negara Asia Tenggara. Lewat sinergi ini, kedua perusahaan berkomitmen menghadirkan sistem pembayaran modern yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.
Bank NTB Syariah sendiri terus mendorong pemanfaatan layanan digital perbankan melalui berbagai kanal pembayaran terintegrasi. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah mewujudkan tata kelola layanan publik yang modern dan berbasis teknologi.
