NUSA TENGGARA BARAT — Kepastian ini disampaikan Chief Technology Officer Danantara, Sigit Puji Santosa, yang mengungkapkan bahwa PT Pindad akan menjadi produsen mobil nasional. Sementara itu, motor listrik nasional akan diproduksi oleh pihak lain yang dirancang dan diproduksi oleh anak bangsa. "Pengumuman resmi pihak yang ditugaskan memproduksi motor listrik nasional akan dilakukan pada 13 Agustus," ujar Sigit dalam keterangannya.
Skema Insentif Masih Digodok, Danantara Tunggu Masukan Kemenperin
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa penyaluran insentif akan dialihkan ke beberapa perusahaan tertentu. Pemerintah masih menunggu masukan dari Kementerian Perindustrian serta Badan Pengelola Investasi Danantara untuk merinci bentuk dan besaran insentif. Belum jelas apakah insentif berupa subsidi pembelian, keringanan pajak, atau dukungan infrastruktur produksi.
Thailand Gencar, Rupiah di Rp18.000: Tekanan Ganda Industri Otomotif
Kebijakan ini muncul di tengah tekanan eksternal yang signifikan. Nilai tukar rupiah berada di level Rp18.000 per dolar AS dan harga minyak Brent mencapai USD89,39 per barel, membuat biaya impor komponen dan energi kian berat. Di kawasan ASEAN, Thailand baru saja mengumumkan program insentif senilai hingga Rp12,7 triliun untuk mengganti 80.000 kendaraan komersial menjadi EV.
Bagi Indonesia, tanpa insentif yang atraktif dan kepastian pasar, investasi hulu dan hilir EV berisiko lebih banyak mengalir ke negara tetangga. Dampak langsungnya sudah terlihat pada sektor nikel dan baterai, yang merupakan tulang punggung rantai pasok EV nasional. Kenaikan permintaan baterai dari Thailand bisa menjadi berkah bagi ekspor nikel Indonesia, namun jika Indonesia kalah bersaing dalam menarik investasi pabrik baterai dan perakitan kendaraan, nilai tambah yang dinikmati akan terbatas.
Defisit APBN dan Potensi Tumpang Tindih Kebijakan PFII
Di sisi fiskal, pemberian insentif EV di tengah defisit APBN yang sudah melebar memaksa pemerintah untuk sangat selektif dalam mengalokasikan subsidi. Risiko lainnya adalah potensi tumpang tindih kebijakan dengan skema insentif di kawasan pusat keuangan PFII yang baru digodok, yang juga menawarkan keringanan pajak selama 50 tahun dengan batasan Global Minimum Tax.
Semua faktor ini membuat pengumuman 13 Agustus menjadi momen penting yang akan menentukan arah kebijakan EV Indonesia: apakah benar-benar mendorong produksi massal motor dan mobil listrik nasional, atau hanya menjadi wacana tanpa dampak nyata. Kegagalan merancang insentif yang efektif bisa memperlambat investasi hilirisasi nikel dan memperkuat posisi Thailand sebagai hub otomotif ASEAN.
Dampak ke Emiten Nikel dan Produsen Lokal
Bagi emiten nikel dan baterai seperti ANTM dan MDKA, kebijakan ini menjadi sinyal positif jika insentif benar-benar mendorong permintaan baterai domestik. Namun jika insentif hanya dinikmati segelintir perusahaan tanpa kepastian volume produksi, dampaknya ke harga nikel bisa minimal.
Industri otomotif dalam negeri menghadapi persaingan ganda: tekanan dari impor komponen akibat rupiah lemah, dan ancaman dari produk EV Thailand yang lebih murah karena skala produksi lebih besar. Pemberian insentif yang tepat sasaran bisa membantu produsen lokal seperti Pindad dan perusahaan startup motor listrik untuk bersaing, namun keterlambatan implementasi berisiko membuat pasar dikuasai produk impor.
