SUMBawa BARAT — Proyek strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Sumbawa Barat mulai bergerak pada tahap fisik. Kontraktor pelaksana telah memulai pengerjaan di Desa Poto Tano setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit awal Agustus 2026.
Kepala Dinas Perikanan KSB, Agus Purnawan, S.Pi., M.M., menyebut waktu pengerjaan yang singkat membuat tim di lapangan bergerak cepat. "SPMK-nya sudah terbit sejak tanggal 3 Agustus lalu," ujarnya kepada NTBSatu, Selasa (25/8/2026).
Kendala Lahan Tunda Pengerjaan di Labuhan Lalar
Kondisi berbeda terjadi pada lokasi kedua di Desa Labuhan Lalar. Tim teknis terpaksa menunda pekerjaan fisik utama lantaran ada kendala pada lahan, khususnya terkait penyesuaian elevasi atau leveling dasar bangunan.
Dinas Perikanan KSB telah mengirimkan berkas usulan perubahan teknis ke Jakarta. Keputusan akhir masih menunggu persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pusat yang memegang wewenang penuh atas usulan tersebut.
"Di Poto Tano sudah mulai pengerjaan, sedangkan Labuhan Lalar masih sosialisasi," kata Agus.
Sosialisasi Warga dan Ketergantungan pada Keputusan Jakarta
Sambil menunggu keputusan dari pusat, tim pelaksana gencar melakukan sosialisasi intensif bersama warga Labuhan Lalar. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memahami rencana penyesuaian dasar bangunan yang diajukan.
Pemerintah daerah berharap PPK di Jakarta segera memberikan respons dan persetujuan resmi. Tanpa restu teknis tersebut, kontraktor tidak bisa memulai kontrak pengerjaan di titik ini.
"Kalau usulan leveling tidak diakomodir, pekerjaan di sana tidak bisa jalan," tambahnya.
Target Empat Bulan dan Harapan Akselerasi Perikanan
Meski ada penundaan di satu titik, pemda optimistis proyek rampung sesuai target empat bulan. Penetapan Poto Tano sebagai lokasi KNMP Utama dinilai menjadi pengungkit utama percepatan penguatan sektor perikanan di Sumbawa Barat.
"Kolaborasi program ini akan mempercepat akselerasi pengembangan sektor perikanan kami," pungkas Agus.
KNMP merupakan program nasional yang menyasar pengembangan kawasan nelayan terpadu, mencakup fasilitas penunjang aktivitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut.
