MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan Pramuka tidak boleh hanya hadir saat kegiatan seremonial. Organisasi kepanduan ini diminta mengambil peran konkret di sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
“Pramuka harus hadir di lahan pertanian, lingkungan sekolah, desa, dan komunitas masyarakat,” tegasnya di hadapan peserta upacara yang mengusung tema “Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Modal Besar NTB sebagai Penyangga Pangan Nasional
Permintaan Gubernur tersebut didasari potensi pertanian NTB yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, luas panen padi di provinsi ini mencapai 322,90 ribu hektare dengan total produksi 1,71 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).
Angka itu meningkat 17,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun produksi beras untuk konsumsi masyarakat diperkirakan mencapai 973,14 ribu ton, menjadikan NTB salah satu lumbung pangan andalan nasional.
Lima Aksi Nyata yang Bisa Dikerjakan Pramuka
Menurut Miq Iqbal, sapaan akrabnya, potensi tersebut harus menjadi ruang pengabdian baru bagi seluruh anggota Pramuka, mulai dari Satuan Karya hingga Gugus Depan. Beberapa aksi sederhana namun berdampak bisa langsung diterapkan di lapangan:
- Mengembangkan urban farming dan kebun pangan sekolah.
- Memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami komoditas pangan.
- Melakukan penghijauan dan pengolahan pangan lokal.
- Mengedukasi warga tentang gizi dan pola konsumsi sehat.
- Mengampanyekan pengurangan pemborosan pangan.
“Melalui aksi nyata ini, nilai-nilai Dasa Darma seperti disiplin, gotong royong, cinta alam, dan bertanggung jawab benar-benar diterjemahkan di lapangan,” ujarnya.
Swasembada Tak Hanya Soal Beras
Gubernur mengingatkan kemandirian pangan tidak boleh dimaknai sempit sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan beras semata. Penguatan harus dilakukan pada berbagai komoditas strategis lain seperti jagung, bawang merah, kedelai, hortikultura, peternakan, hingga perikanan.
Ia berharap Pramuka menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memandang pangan sebagai bagian dari kemandirian dan kekuatan ekonomi masyarakat, bukan sekadar komoditas konsumsi.
“Pramuka harus menjadi sekolah kehidupan. Kita ingin anak-anak muda tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen, inovator, dan pelopor yang mandiri serta memiliki jiwa kewirausahaan,” kata Iqbal.
Penghargaan untuk Pengabdian Pramuka
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur bersama Wakil Gubernur NTB dan Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menyerahkan sejumlah tanda penghargaan. Lencana Melati diberikan kepada Gufranuddin, sedangkan Lencana Darma Bakti diberikan kepada Lalu Firman Wijaya, Hendrayadi, dan Junaedi.
Penghargaan lain meliputi Lencana Karya Bakti untuk Jaka Agusta Pratama, Lencana Pancawarsa VI untuk Lalu Ahmadi, Lencana Pancawarsa IV untuk Didi Sumardi, serta Lencana Teladan untuk Winda Miranti. Upacara kemudian diakhiri dengan peragaan keterampilan Pramuka dan foto bersama.
Bagi Miq Iqbal, usia 65 tahun Gerakan Pramuka menjadi momentum memperluas makna pengabdian. Swasembada pangan tidak akan lahir hanya dari kebijakan pemerintah, tetapi dari kebiasaan masyarakat yang mandiri—dan Pramuka, dengan jutaan anggotanya, dapat menjadi kekuatan terdepan untuk menanam, mengolah, menjaga, serta memastikan pangan tetap tersedia bagi generasi mendatang.
