LOMBOK BARAT — Sebanyak 6.918 unit rumah di Nusa Tenggara Barat bakal mendapat sentuhan bedah rumah tahun depan. Angka ini melonjak signifikan dari alokasi tahun 2025 yang hanya 1.610 unit. Kenaikan itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat meninjau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Barat.
Dalam kunjungan itu, Maruarar yang akrab disapa Ara hadir bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mereka didampingi Gubernur Maluku Henrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Lombok Barat Nurul Adha, serta anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi.
Di hadapan warga penerima bantuan, Ara mengungkapkan total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai Rp 10 triliun. Dari jumlah itu, lebih dari Rp 8 triliun atau sekitar 80 persen dialokasikan khusus untuk program bedah rumah rakyat di seluruh Indonesia, termasuk NTB.
“Sisanya untuk bayar gaji dan sebagainya. Itu pun nggak sampai 10 persen. Itulah bagaimana politik anggaran kita betul-betul pro rakyat,” ujarnya.
Ara menegaskan program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Pemerintah tidak pernah membeda-bedakan untuk mengurus rakyat. Tidak ada anak emas dan tidak ada anak tiri,” tegasnya.
Saat meninjau langsung salah satu rumah penerima bantuan, Ara mengajak rombongan melihat kondisi objektif hunian yang dinilai sangat memprihatinkan. Dinding rumah masih anyaman bambu yang sudah bolong di beberapa bagian, atap bocor, dan lantai hanya semen tanpa sekat kamar.
“Kita sudah lihat bersama-sama rumah ini memang pantas dibedah. Ini masalahnya sudah bolong-bolong di dinding, bocor-bocor di atap, lantai juga tanah semen, sehingga 100 persen bantuan tepat sasaran,” kata Ara.
Menteri PKP mengingatkan pemerintah daerah dan unit balai untuk melakukan pengecekan mendalam terhadap kondisi rumah calon penerima. “Jadi, benar-benar yang dipilih itu kondisi rumah yang rusak parah, sehingga bantuannya tepat sasaran,” katanya.
Mendagri Tito Karnavian menyebutkan secara nasional pemerintah mengalokasikan 400 ribu unit rumah untuk dibedah pada tahun ini. Ia berharap bantuan benar-benar difokuskan kepada warga dengan kondisi hunian paling memprihatinkan.
“Bahkan ada yang lebih sulit dari rumah di NTB ini, waktu saya meninjau di salah satu Pulau Sitaro namanya di Sulawesi Utara sudah dapat bantuan juga. Jadi, kita harus bersyukur dapat target bantuan,” katanya.
Salah satu warga penerima bantuan, Abdul Azim, mengaku bersyukur akhirnya rumahnya masuk program bedah rumah. Pekerja serabutan ini menyebut keluarganya bertahun-tahun hanya menjalani pendataan tanpa kejelasan tindak lanjut.
“Alhamdulillah, tahun ini bisa dibantu,” ujarnya.
Abdul Azim menerima bantuan BSPS sebesar Rp 20 juta. Pengerjaan bedah rumah dijadwalkan mulai 20 Mei dengan target penyelesaian pada 30 Juni 2026. Proses renovasi akan diawasi pendamping dan unit pelaksana tugas Balai PKP setempat.